INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar menilai pendataan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga Kota Makassar masih kurang efektif sehingga berakibat terjadi penumpukan KIS di sejumlah kelurahan karena data yang tidak valid.
“Ini karena pendataan warga miskin dilakukan hanya satu kali dalam tiga bulan, sehingga bisa jadi ada warga yang sudah pindah atau meninggal masih terdata. JumlahTenaga Kerja Sosial Kecamatan juga hanya satu orang setiap kecamatan,” kata anggota Komisi D DPRD Makassar, Muszakkir Ali Djamil (Muda), di ruang kerjanya, Rabu (28/3/2018).
Hal senada dikatakan anggota Komisi D lainnya, Shinta Masita Molina. Dia menilai data penerima bantuan kesehatan gratis ini disebabkan oleh pendataan warga miskin yang tidak akurat.
Shinta mengaku menemukan penumpukan KIS di sejumlah kelurahan saat Reses Masa Sidang II, seperti di Tamparang Keke, Sambung Jawa, Kelurahan Baji Mappaka Sunggu, Kelurahan Buyang.
“Banyak keluhan masyarakat terhadap KIS ini, karena ada masyarakat yang seharusnya dapat, malah tidak dapat, atau sebaliknya,” katanya
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan pihaknya membayarkan KIS melalui Dinas Sosial termasuk penyalurannya diserahkan kepada Dinas Sosial.
“Itu oknum pak, karena kita sudah bayarkan sampai Februari ini,” kata Naisyah saat rapat dengar pendapat (RDP) diruang Komisi D beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, ada sekira 489 ribu masyarakat kota Makassar yang menerima KIS. Sebanyak 330 ribu dibiayai oleh APBD sebagai Penerima Bantuan Iuran, selebihnya 159 dibiayai oleh APBD sebagai penjabaran integrasi Jamkesda ke JKN.
“Jadi kalau masih ada orang miskin yang belum mendapatkan kartu KIS segera melaporkan ke pemerintah kota,” ujarnya.
Penulis: Ashari Prawira Negara/C
Editor : Yudhi
