INFOSULSEL.COM,MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) kota Makassar, Adi Rasyid Ali menegaskan Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan cerdas. ‘’Sosok itu ada pada SBY.”
Penegasan itu disampaikan Adi Rasyid Ali, kepada INFOSULSEL.COM, pada acara buka puasa jajaran pengurus dan anggota Fraksi Partai Demokrat kota Makassar di kantor DPC PD di Jalan Batua Raya, Kamis (24/5/2018).
ARA, sapaanya menyampakan kegelisahan hatinya itu setelah melihat dan mendengar keluhan masyarakat selama melakukan reses di daerah pemilihannya, utamanya persoalan ekonomi dimana daya beli masyarakat yang makin sulit.
‘’Ini menandakan pemerintahan Jokowi – JK selama empat tahun terahir, gagal. Kita butuh pemimpin yang cerdas. Bukan pemimpin yang sekadar pencitraan di balik layar kaca. Negara ini butuh pemimpin yang tegas dan berwibawa. Pemimpin yang tidak suka janji-janji. Kita butuh pemimpin yang mampu membangkitan gairah ekonomi agar daya beli masyarakat kembali tumbuh seperti pemimpin sebelumnya,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Ia mengingatkan di awal pemerintahannya Jokowi-JK berjanji akan membawa ekonomi indonesia tumbuh 8% persen.
“Jangankan 8 %, nyentuh 6 % saja belum. Justru renge pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah pada kisaran 5,4 %-5,8 persen. Ini namanya pembodohan. Karena itu saya sangat setuju 2019, ganti Presiden,” cetus politisi Partai Demokrat ini.
Ia membandingkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program kerja di masa pemerintahan SBY.
‘’Masyarakat merindukan sosok SBY yang seluruh programnya menyentuh langsung kepada lapisan masyarakat. Diantaranya progaram BPJS, KUR, PNPM, BOS, BLT dengan target 19,2 juta keluarga miskin, jamkesmas dan program keluarga harapan,” jelas ARA.
Di era pemerintahan SBY, lanjut ARA, kondisi ekonomi betul-betul moncer. Daya beli masyarakat juga cukup bagus. Pendapatan masyarakat naik, konsumsi rumah tangganya bisa support,” kata ARA.
Oleh karena itu ia menegaskan DPP PD mempertimbangkan untuk kembali mengusung Ketua DPP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju di Pilpres 2019.
‘’Bangsa ini butuh sosok pemimpin seperti Pak SBY. Program beliau dimasa dua periode memimpin Indonesia langsung menyentuh masyarakat,” jelas adik kandung politisi senior Sulsel, Reza Ali ini.
Selama kepemimpinannya, SBY memang sangat mengutamakan daya beli masyarakat. Berbagai bantuan seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai (BLT) digelontorkan kepada masyarakat secara besar-besaran.
Menjadi capres pada Pilpres 2019 bagi SBY bukan hal yang tidak mungkin. Sebab aturan yang ada saat ini mensyaratkan kepada capres belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, masih multitafsir.
SBY adalah tokoh fenomenal. Secara mengejutkan terpilih menjadi Presiden ke-6 dalam Pilpres 2004. Ini untuk pertama kalinya Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketika itu SBY berpasangan dengan JK dan diusung dua partai, PD dan PBB.
SBY-JK mengalahkan Presiden petahana yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kala itu berpasangan dengan Ketum PB NU, KH Hasyim Muzadi.
Tahun 2009 SBY kembali maju di Pilpres berduet dengan Gubernur BI, Boediono. Selain Demokrat, SBY-Budiono diusung PAN, PPP, PKS, PBB, dan PKB. Lagi-lagi SBY berhadapan Megawati dan berpasangan Prabowo Subianto yang diusung PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Dalam pesta demokrasi tersebut SBY-Boediono secara meyakinkan menaklukkan Megawati-Prabowo.
Di periode keduanya menjadi Presiden, SBY mendapat banyak ujian. Namun, SBY memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan dicintai rakyat. SBY mengakhiri kekuasaannya dengan mulus.
Pada 20 Oktober 2014 SBY menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Jokowi. Jokowi yang menggandeng JK mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.
Meski tidak lagi menjadi Presiden, SBY masih memiliki pengaruh besar di kancah politik. Partai yang dipimpinnya berada di luar lingkar kekuasaan dan menjadi penyeimbang. Jelang Pilpres 2019, nama SBY kembali jadi perbincangan. Sebagian rakyat meminta ia kembali maju di Pilpres 2019.
Sayangnya keinginan tersebut terkendala oleh persyaratan capres dan cawapres seperti yang diatur dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun UU ini tengah diuji melalui gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun keinginan PDIP yang ingin kembalikan menduetkan Jokowi dan JK membuka peluang SBY bisa dicalonkan lagi jika di Pilpres 2019 jika gugatan uji materi UU Nomor 7/ 2017 dikabulkan MK.
Penulis : Asri Syahril
