INFOSULSEL.COM, MAKASSAR–Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arkam Azikin menilai politik uang (Money Politic) sangat rentang dilakukan oleh calon legislatif (Calog) utamanya dimasa kampanye.
Hal ini disebabkan lantaran, para caleg direkrut dalam sistem politik partai yang tidak bagus dan pada akhirnya menghasilkan caleg yang tidak punya kompetensi dan hanya berpikir menang dengan cara yang tidak baik, termasuk melakukan politik uang.
Hal tersebut diungkapkannya, di acara Ngobrol Politik (Ngopi) “Stop Hoaks, Isu Sara dan Politik Uang” di Warkop Kopitest, Jl. Bhayangkara, pada Jumat (19/10/2018).
“Permasalahan dalam sistem politik partai terutama dalam hal rekruitmen caleg selalu asal comot saja, yang penting kuota caleg terpenuhi. Paling fatal kuota 30 persen perempuan, mencomot perempuan jadi caleg tanpa pertimbangan apa – apa
yang penting kuotanya terpenuhi,” terang Arqam Azikin.
Dijelaskan pula, Partai Politik cenderung asal merekrut caleg tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi sehingga Parpol dipenuhi caleg yang tidak berintegritas.
“Potensi mereka dalam melakukan politik uang juga besar karena dari awal tidak punya kualitas politik dalam bertarung secara sehat di Pileg 2019,” jelasnya.
Namun demikian, Arqam melihat penyebab kurangnya caleg berkualitas juga disebabkan oleh aturan mengenai syarat politik. Menurutnya, syarat politik untuk menjadi caleg mesti direvisi, salah satunya syarat pendidikan.
“Ada ketidakseimbangan antara syarat politik dan syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Seorang calon PNS disyaratkan lulusan S-1 sementara caleg hanya dipersyaratkan minimal lulusan SMA. Padahal tugas caleg ketika menjadi legislator sangat berat, yakni membuat undang-undang dan mengurusi negara,” tandasnya.(*/yud)
Editor: Yudhi
