NA Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Sulsel

  • Whatsapp
Nurdin Abdullah Membagikan 3.000 Sertifikat Tanah pada Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat di Lapangan Indoor PT. Telkom, Makassar, Rabu (26/12/2018).

InfoSulsel.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), H. M. Nurdin Abdullah membuka kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat di Lapangan Indoor PT. Telkom di Jalan A. P. Pettarani, Makassar, Rabu (26/12/2018).

Secara simbolik, Gubernur Sulsel menyerahkan 3.000 buah sertifikat kepada masyarakat.

Adapun rinciannya, untuk Kota Makassar 1.000 bidang, Kabupaten Gowa 500 bidang, Kabupaten Maros 500 bidang, Kabupaten Takalar 300 bidang, Kabupaten Jeneponto 150 bidang, Kabupaten Pangkep 200 bidang, Kabupaten Barru 200 bidang, Kabupaten Bantaeng 100 bidang, dan Kabupaten Bone 50 bidang.

“Ini adalah sebuah program yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang ingin menuntaskan hak atas para pemilik lahan,” ucap Nurdin Abdullah.

Dengan program ini, persolan masyarakat dapat terselesaikan. Beberapa usaha-usaha masyarakat yang sangat bagus, ingin mengambil pinjaman modal tetapi tidak memiliki atas hak.

“Masyarakat tidak bisa mengambil duit di bank. Kebanyakan orang cari yang lebih simpel, bunganya lebih mahal, akhirnya masyarakat kan kasihan,” sebutnya.

Dengan memiliki sertifikat, masyarakat bisa meningkatkan usahanya dengan bermitra dengan perbankan. Sertifikat tanah ini juga sebagai jamiman untuk terhindar dari sengketa lahan, biasanya disebabkan karena tidak memiliki alas hak.

“Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong ini untuk percepatan penyelesaian. Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas, apalagi di tahun 2018 ini sudah tujuh juta (bidang di Indonesia) dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia. Mereka juga tidak harus bayar, kita lihat dulu betapa sulitnya untuk balik nama saja susah,” ujarnya.

NA mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Sulsel ini, termasuk sinergi yang dibangun. Ia juga berharap agar kerja sama dilakukan untuk membrantas mafia tanah dan pungutan liar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Dadang Suhendi menuturkan, perkiraan jumlah bidang tanah di provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 6.823.265 bidang, namun yang sudah terdaftar hanya 2.086.508 bidang.

“Ini baru 30,57 persen, sementara sisa yang belum terdaftar 4.737.207 bidang atau 69,43 persen,” paparnya.

Untuk tahun 2018 ini, BPN Sulsel mengelolah sebanyak 140.000 pemetaan dan 120.000 sertifikat. Dari kegiatan legalisasi aset tahun 2018, telah dilakukan juga pemberdayaan di enam kabupaten.

Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng.

“Tadi pagi telah dilakukan testimoni dari Kabupaten Gowa tiga jenis kegiatan, yakni pembuatan kusen dari Desa Julu Bori. Di Kecamatan Pallangga pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan akses permodalan kepada pengrajin kusen dengan manfaat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan,” jelasnya.

Lanjut Dadang, rencana untuk tahun anggaran 2019 Pemerintah Republik Indonesia, melalui pemerintahan Jokowi-Jk telah menargetkan legalisasi aset Provinsi Sulsel melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 155.000 bidang. Meningkat dari tahun 2018 dan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.500 bidang.

Untuk kegiatan Pelayanan Pertanahan di Sulsel telah diperoleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan November 2018 mencapai Rp286.552.817.879. Sementara capaian nilai hak tanggungan sebesar Rp15 triliun lebih.

Penulis: Rhenno | Editor: Adriyan

Pos terkait