INFOSULSEL.COM, MAKASSAR -Anggota DPRD Kota Makassar Basdir mendesak Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto untuk mengambil langkah tegas terhadap terhadap kegalauan beberapa ketua – ketua RT dan RW yang insentifnya tidak dibayarkan sesuai apa yang dijanjikan pada saat Bimtek RT- RW beberapa waktu lalu.
Desakan ini disampaikan Basdir pada saat Rapat Paripurna LKPJ Walikota Tahun 2018, di ruang Paripurna, pada Rabu (10/4/2019).
“Ada beberapa laporan yang masuk, utamanya diwilayah saya di Kelurahan Walawalayya, Kecamatan Tallo beberapa ketua RT dan RW tidak mendapatkan insentif sesuai yang dijanjikan sebelumnya,” kata Basdir.
Basdir berharap, harusnya disituasi seperti saat sekarang ada situasi yang bisa menjadi penyejuk. “Jangan kemudian dilapangan terjadi polarisasi yang begitu kuat,” terang Basdir.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membantah adanya kriteria lain selain 9 indikator acuan penilaian RT- RW.
“Semua dapat 1 juta kecuali yang tidak menjalankan fungsi RT-RW secara baik. Tetap kita memakai kriteria penilaian karena kalau tidak itu bisa jadi temuan,” terangnya.
Danny juga mengaku, telah meminta kepada lurah dan camat untuk melakukan penilaian sesuai kriteria.
“Saya sudah sampaikan ke semua lurah kalau kau salah menilai, kau yang akan saya copot,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik insentif RT – RW mengemuka lantaran beberapa ketua RT – RW mengaku insentifnya tidak dibayarkan seseuai apa yang dijanjikan pada saat Bimtek beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang juga Ketua DPC Partai Demokrat kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak menyunat insentif RT-RW.
Bukan tanpa sebab Koordinator Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Makassar itu menegaskan hal tersebut. Itu karena beberapa pekan terakhir ini hampir setiap hari ARA, sapaannya mendapat laporan dari sejumlah Ketua RT-RW di Makassar. Laporan itu terkat insentif diterima tidak utuh. Ironisnya karena diduga pemotongan itu hanya karena perbedaan pilihan capres maupun caleg.
‘’Hampir setiap hari saya menerima laporan dari sejumlah ketua-ketua RT dan RW. Ada yang telepon langsung ada juga melalui pesan WA atau SMS. Mereka mengeluh karena insentif yang diterima tidak utuh lagi hanya karena beda pilihan,” ungkap ARA.
ARA juga mengaku heran dengan kebijakan Pemkot Makassar yang merubah sistem pembayaran insentif RT-RW jelang Pemilu 2019. Jika sebelumnya dilakukan via transfer, kini pembayaran dilakukan secara tunai. Sembilan indikator pun terabaikan. Bahkan banyak yang mengeluhkan karena adanya tekanan untuk memilih capres dan caleg tertentu. Buntutnya, insentif Rp 1 juta tidak utuh lagi.
‘’Bahkan ada yang diberikan Rp 250 ribu lantaran beda pilihan Pilpres dan caleg. Memilih capres dan caleg itu tidak masuk dalam 9 indikator. Jangan pilihan capres, dan caleg dijadikan indikator. Tidak boleh itu,” tegas ARA.
ARA meminta kepada oknum-oknum pejabat di jajaran Pemkot Makassar untuk tidak menjadikan instentif RT-RW sebagai alat politik.
‘’Ada juga laporan yang saya terima aparat kelurahan dan kecamatan mengeluh karena ditugaskan untuk mempengaruhi warga untuk memilih capres dan caleg tertentu.
Menurut dia, insentif yang telah disetujui DPRD kota Makassar indikatornya jelas dan harus transparan. ‘’Jangan insentif dijadikan tekanan menghadapi Pilpres dan Pileg,” ujarnya.
Terkait rencaana pembayaran insentif secara tunai, ARA mengaku sah-sah saja. Sepanjang tidak dijadikan alat politik dan menekan-nekan warga apalagi menekan dan mengarahkan , paslon dan capres tertentu.
“Saya minta lurah dan camat tidak terlibat politik. Karena uang insentif itu uang rakyat. Bukan uangnya Walikota atau caleg tertentu,” tegasnya.
Editor: admin
