INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak menyunat insentif RT-RW.
Penegasan itu disampaikan Adi Rasyid Ali yang juga yang juga Koordinator Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Makassar itu. Bukan tanpa sebab ARA, sapaanya mengingatkan hal tersebut. Itu karena beberapa pekan terakhir ini hampir setiap hari ia mendapat laporan dari sejumlah Ketua RT-RW di Makassar yang insentifnya diterima tidak utuh. Ironisnya karena diduga pemotongan itu hanya karena perbedaan pilihan capres maupun caleg.
‘’Hampir setiap hari saya menerima laporan dari sejumlah ketua-ketua RT dan RW. Ada yang telepon langsung ada juga melalui pesan WA atau SMS. Mereka mengeluh karena insentif yang diterima tidak utuh lagi hanya karena beda pilihan,” ungkap ARA, sapaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat Kota Makassar ini, Rabu (3/4/2019).
ARA juga mengaku heran dengan kebijakan Pemkot Makassar yang merubah sistem pembayaran insentif RT-RW jelang Pemilu 2019. Jika sebelumnya dilakukan via transfer, kini pembayaran dilakukan secara tunai. Sembilan indikator pun terabaikan. Bahkan banyak yang mengeluhkan karena adanya tekanan untuk memilih capres dan caleg tertentu. Buntutnya, insentif Rp 1 juta tidak utuh lagi.
‘’Bahkan ada yang diberikan Rp 250 ribu lantaran beda pilihan Pilpres dan caleg. Memilih capres dan caleg itu tidak masuk dalam 9 indikator. Jangan pilihan capres, dan caleg dijadikan indikator. Tidak boleh itu,” tegas ARA.
ARA meminta kepada oknum-oknum pejabat di jajaran Pemkot Makassar untuk tidak menjadikan instentif RT-RW sebagai alat politik.
‘’Ada juga laporan yang saya terima aparat kelurahan dan kecamatan mengeluh karena ditugaskan untuk mempengaruhi warga untuk memilih capres dan caleg tertentu. Jangan paniklah. Mari kita berkompetisi secara kesatria di Pemilu 2019 ini. Ingat, ASN itu harus netral,” kata ARA.
Menurut dia, insentif yang telah disetujui DPRD kota Makassar indikatornya jelas dan harus transparan. ‘’Jangan insentif dijadikan tekanan menghadapi Pilpres dan Pileg,” ujarnya.
Terkait rencaana pembayaran insentif secara tunai, ARA mengaku sah-sah saja. Sepanjang tidak dijadikan alat politik dan menekan-nekan warga apalagi menekan dan mengarahkan , paslon dan capres tertentu.
“Saya minta lurah dan camat tidak terlibat politik. Karena uang insentif itu uang rakyat. Bukan uangnya Walikota atau caleg tertentu,” tegasnya.
Penulis : Asril
