INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah menyayangkan jika ada Pemerintah Kabupaten dan kota di Sulsel yang menurunkan anggaran publikasinya.
Sejak awal kepemimpinannya Nurdin Abdullah sudah mengisyaratkan bahwa publikasi setiap kegiatan pemerintahan itu sangat penting.
‘’Gubernur NA di awal kepemimpinannya telah mewanti-wanti, agar semua kegiatan pemerintahan di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan, wajib dipublikasikan ke masyarakat melalui media.’’
Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama PT. BugisPos Tujua Utama, Usdar Nawawi, kepada sejumlah media di Makassar.
Usdar mengatakan, tujuannya ialah, agar masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.
‘’Percuma melakukan kegiatan pemerintahan yang sesungguhnya menggunakan uang rakyat, lantas rakyat tidak mengetahuinya secara luas. Karena itulah maka semua bentuk kegiatan wajib dipublikasikan,” katanya.
Wartawan senior ini menyesalkan munculnya informasi dari lingkup Pemkot Makassar yang menyebutkan anggaran publikasi diturunkan dibanding anggaran tahun lalu.
Sesuai yang diberitakan, seorang pejabat Pemkot Makassar mengatakan bahwa tahun 2019 tiap OPD dan Kecamatan hanya menganggarkan Rp200 juta. Tahun sebelumnya dianggarkan Rp400 juta per OPD.
‘’Harusnya anggaran 2020 ini setiap OPD dianggarkan Rp500 juta. Anggaran Humas Pemkot sendiri tahun 2019 sebesar Rp8 miliar. Disayangkan bila dipangkas, padahal harusnya malah ditambah,” cetus Usdar.
Tak hanya di Makassar, Usdar juga mendapatkan informasi bahwa di sejumlah daerah di Sulsel juga anggaran publikasinya diturunkan.
Ia menyebut lebih baik anggaran lainnya yang dipangkas. Misalnya anggaran perjalanan dinas yang dipandang tidak terlalu penting. Contohnya anggaran perjalanan ke luar negeri. Juga anggaran kegiatan lainnya yang tidak terlalu penting, itu yang perlu dipangkas.
“Bukan malah memangkas anggaran publikasi,” sambat Usdar. (riel)
