INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pengamat politik kebangsaan, Arqam Azikin menyebut banyak bakal calon (Balon) walikota di Makassar terlalu percadiri memproklamirkan dirinya sebagai calon walikota. Padahal sampai pertengahan Januari ini belum satu pun yang mendapatkan partai politik apalagi resmi mendaftar di KPU.
Dosen di Universitas Muhammadiyah ini merujuk pada baliho dan spanduk yang banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan. Menurut Arqam, perilaku ini seharusnya ditegur oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu.
“Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Harus dicagah. Ini sama halnya membodohi masyarakat. Sebab tidak ada satu pun pasangan yang sudah terdaftar. Semua masih bakal calon. Bawaslu harusnya menyurati mereka,” tegas ARQAM pada diskusi publik ulang tahun ke-9 Koranmakassar.com bertema ‘Pilkada Makassar 2020 dalam Perspektif Media Massa’, Ahad (19/1/2020) di Cafe Ombak.
Arqam mengingatkan tahapan pendaftaran calon walikota masih lima bulan lagi meski tagapannya sudah dimulai Oktober 2019 lalu.
“Banyak bakal calon terlalu PD (percaya diri). Siapa yang kasi jadi calonko. Sementara sampai hari ini belum ada satupun yang sudah mendaftar secara resmi di KPU. Ini tugas Bawaslu untuk mengingatkan mereka. Kalau perlu surati mereka,” tegas Arqam lagi dengan suara lantang.
Sayangnya apa yang diingatkan oleh Arqam dijawab emosional oleh salah satu komisioner Bawaslu Abd Hafied yang hadir menjadi satu dari sembilan narsum.
Komisioner Sengketa Pemilu Bawaslu kota Makassar, itu mengaku telah melakukan imbauan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk dilakukan penataan.
“Kami ini bukan lembaga penurun baliho. Bukan dinas kebersihan. Tugas kami mencegah dan mengawasi,” cetus Hafid.
Jawaban Hafid dinilai salah persepsi oleh Arqam. Ia kembali menegaskan bahwa tugas Bawaslu memang bukan lembaga penurun Baliho. Arqam menuding jawaban Hafid terlalu arogan.(andi/riel)
