Fatmawati Fahyuddin : Rp 50 M Dana SILPA untuk Penanggulangan Covid-19 di Makassar

  • Whatsapp
Fatmawati Wahyuddin., legislatir Partai Demokrat Kota makassar.(FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Di tenggah mewabahnya Covid-19 yang telah menelan banyak korban,  Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga memperhatina nasib para pemandi jenazah.

Permintaan itu disampaikan anggota komisi yang membidangi Kesejahteraan dan Pendidikan ini pada rapat dengan pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso.  RDP menggunakan aplikasi zoom, Rabu (24/3/2020) malam itu membahas tentang perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 di Makassar.

“Penyebaran virus corona ini menjadi perhatian kita semua. Dampaknya membuat aktifitas masyarakat menjadi berkurang. Untuk itu kita telah menyiapkan logisltik yang akan dibagikan kepada 10 ribu KK bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir.

Wakil Ketua Komisi D, Fatmawati Wahyuddin menegaskan agar Dinas Sosial memberi perhatian khusus kepada pengurus dan pemandi jenazah serta penggali kubur yang bertugas untuk kepentingan korban yang meninggal akibat terpapar Covid-19.

‘’Mereka juga harus diberi kelengkapan alat pelindung diri (APD), gizi yang cukup dan honor.  Kepada pemandu jenazah,  karena melihat dan mendengar laporan masyarakat adanya kasus yang terjadi di kecamatan Mariso. Ada pemandi jenazah korban virus corona yang sementara dalam pengawasan Dinas Kesehatan,” tegas Wakil Ketua Komisi D, Fatma Wahyuddin.

Legislator dua periode dari Partai Demokrat ini menjelaskan akan mengajukan kepada Pimpinan DPRD agar diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk segera mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019.

“Anggaran SILPA tahun 2019 itu ada sekitar Rp157 miliar lebih. Anggaran ini yang akan kita dorong untuk segera dialokasikan 30 persen,  atau sekitar Rp 50 miliar untuk digunakan dalam penanggulangan dana tanggap bencana terkait Covid-19,” jelas Fatma.

Anggaran tersebut nantinya akan dikelolah oleh Dinas Kesehatan,  Damkar, Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Komisi D menilai SKPD inilah yang menjadi garda dalam penanggulangan virus corona di Makassar.

“Kita juga perlu pikirkan asupan gizi terhadap tenaga medis dan petugas Damkar. Termasuk  honor. Itu perlu kita berikan bantuan melalui anggaran Silpa tersebut,” katanya.

“Adapun kebutuhan untuk Dinsos, terkait dengan APD itu sendiri terkhusus kepada pemandu jenazah karena melihat dan mendengar laporan masyarakat adanya kasus yang terjadi di kecamatan mariso, ada pemandi jenazah korban virus corona yang sementara dalam pengawasan dinas kesehatan,” urai Fatma.

Komisi D juga meminta agar Pemkot Makassar segera membelanjakan dana belanja tidak terduga (BTT) yang ada di Sekretariat.  “Itu yang kita rekomendasikan untuk segera dibelanjakan dan dialokasikan anggarannya dalam menangani penanganan pencegahan virus Corona di kota makassar,” sebut Srikandi partai berlogo segitiga mercy ini.

Fatma juga menyinggung para pengusaha di kota Makassar agar segara membelanjakan dana corporate social responsibility (CSR-nya) untuk pembelian peralatan dalam mencegah wabah virus corona.

Kepala BPPD Muh Rusli mengatakan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kecamatan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona dengan terus melakukan penyemprotan cairan disinpektan di 15 kecamatan, khususnya diwilayah zona merah atau diwilayah yang masyarakatnya

“Kita masih butuh APD, bahan cairan disinfektan dan asupan gizi. Juga honor untuk tim yang turun langsung kelokasi melakukan penyemprotan disinfektan,” katanya.(andi/riel)

Pos terkait

https://infosulsel.com/wp-content/uploads/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-26-at-22.10.45.jpeg

Tinggalkan Balasan