Pilkada Ditunda Danny Pomanto Lakukan Aksi Kemanusiaan

Bakal calon walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto turun langsung melakukan penyemprotan. Aksi kemanusiaan ini sudah dilakukan sejak dua pekan lalu. Tidak hanya rumah warga. Penyemprotan juga dilakuan di tempat-tempat ibadah dan dan fasilitas umum.(IST)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Penundaan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dimanfaatkan oleh Bakal calon walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melakukan kegiatan sosial sejak dua pekan terakhir. Diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan tempat-tempat ibadah.

Aksi kemanusiaan ini dilakukan  untuk membantu tugas pemerintah, menangani penyebaran dan pencegahan COVID-19 di kota Makassar.

Bacaan Lainnya

“Sejak dua pekan ini kami tidak memikirkan dulu kegiatan politik untuk Pilkada. Kami prioritaskan aksi untuk kemanusiaan di tengah wabah virus Corona,” jelas Walikota Makassar periode 2014-2019 ini.

Peraih 178 penghargaan saat menjabat Walikota Makassar selama satu periode ini mengaku sangat prihatin dan sepenuhnya memahami penundaan ini demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan bangsa dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini membutuhkan dana besar yang dapat diambil dari realokasi anggaran Pilkada.

Meski begitu ayah tiga putri yang mampu membawa Makassar hattrick meraih piala adipura yakni Piala Adipura Tahun 2015, Piala Adipura Kirana Kategori Metropolitan Tahun 2016 dan Piala Adipura Kirana Tahun 2017 Kategori Kota Metropolitan ini berharap penundaan Pilkada Serentak 2020 tidak tidak sampai setahun. Alasannya, masa jabatan kepala daerah terpilih yang hanya memimpin selama 2 tahun dapat menimbulkan masalah baru.

“Jabatan kepala daerah kan seharusnya sesuai Undang-Undang merujuk pada masa jabatan Presiden selama 5 tahun. Jika pemenang pilkada masa jabatannya 2 tahun maka tidak ada kepastian politik bagi kepala daerahnya dan rawan gugatan,” ujar Danny seperti dikutip detikcom, Selasa (31/3/2020).

Pilkada  serentak sedianya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 di 270 daerah di Indonesia. Rinciannya 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Namun pesta demokrasi itu ditunda  menyusul semakin meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia. Penundaan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada Senin (30/3/2020)

Menurut Danny, idealnya penundaan Pilkada hanya sampai 3 bulan, atau sesuai opsi pertama usulan KPU, yakni pada 9 Desember 2020, dan menggunakan APBN tahun 2021. (riel)

Pos terkait