INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Keinginan Partai Golkar Sulsel yang ingin menyandingkan Danny Pomanto-Zunnun di Pemilihan Walikota Makassar mendapat respon beragam.
Partai Nasdem yang lebih dulu memberi rekomendasi kepada Danny belum merespon keinginan Golkar. Bahkan Ketua DPD Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse menolak keinginan itu. Mantan Bupati Sidrap dua periode itu malah ingin menyandingkan DP – None.
Menaggapi polemik tersebut pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) A. Ali Armunanto menilai hal tersebut wajar-wajar saja. Alasannya masing-masing partai politik memiliki nilai jual masing-masing.
“Setiap partai memiliki tawar menawar dalam setiap usaha lobby politik. Saya rasa wajar – wajar saja jika kedua partai tersebut (Nasdem dan Golkar) mengajukan calon 02 untuk DP,” ujar Ali Armonanto saat di konfirmasi via WhartsApp, Selasa (17/3/2020).
Selain itu, lanjut Ali Armunanto, yang terpenting bagaimana partai Golkar dan Nasdem bisa menemukan jalan tengah dalam masalah tersebut dan bisa memberi keuntungan bagi kandidat maupun partai pengusung.
Disinggung kemungkinan partai menarik dukungannya ke mantan Walikota Makassar periode 2014 – 2019 itu, Ali Armunanto mengatakan hal itu bisa saja terjadi.
“Kondisi kedua partai ini tidak ada yang memenuhi syarat minimum. Partai nasdem hanya enam kursi, sementara Golkar lima kursi di DPRD Makassar. Kompromi adalah jalan yang terbaik. Karena bisa saja, ketika dukungan partai ditarik, partai akan kesulitan menemukan figur baru yang memiliki potensi seperti Danny Pomanto,” jelas Ali Armunanto.
Sementara itu pengamat pemerintahan lainnya dari Unhas, Dr. Andi Lukman Irwan berpadangan lain. Ia malah lebih melihat Partai Golkar yang meninggalkan kader terbaiknya yakni Syamsu Rizal merupakan sebuah ironi dan jalan mundur bagi upaya kaderisasi partai politik di Indonesia.
“Serta betapa tidak sehatnya iklim kaderisasi partai politik. Jika benar Partai Golkar memilih figur lain, maka ini betul-betul diluar nalar sehat demokrasi dan nalar politik. Sebab, pengamatan saya, Deng Ical adalah kader Partai Golkar peraih elektabilitas tertinggi dari banyak lembaga survey,” katanya seperti dikutip Rakyatsulsel.com, 6 Maret 2020.
Akademisi Unhas yang merupakan pakar pemerintahan pertama itu, dia Deng Ical juga dalam posisi strategis dengan bekal pengalamannya sebagai wakil walikota. Bahkan ia pernah menjadi pelaksana tugas walikota.
Menurut Andi Lukman selama menjabat, Deng Ical sudah memiliki modal electoral berupa jejaring pendukung dan simpatisan yang kuat serta trust dari pemilih karena telah menunjukkan kerja secara nyata.
“Fenomena ini jika betul terjadi adalah anomali kaderisasi partai politik. Kasihan para kader di daerah yang telah bekerja keras dan menjadi penjaga basis konstituen tapi pada akhirnya tidak dilirik meski sangat potensial untuk menjadi pemimpin puncak di daerah. Ini artinya, lonceng kebangkrutan partai politik sudah mulai dibunyikan,” jelasnya.
Lukman menyebutkan, langkah parpol yang justeru mencalonkan tokoh non-parpol atau kader yang tidak mendaftar di parpol sendiri di posisi 01 atau 02 dalam hajatan politik, tentu menjadi kerugian bagi parpol itu sendiri.
“Bisa saja parpol akan dicampakkan di tengah jalan ketika bulan madu politik sudah pahit,” tuturnya.
Menututnya, partai Golkar seharusnya menjadikan pengalaman pahit Pilwali 2013 dimana partai Golkar yang mengusung calon justru kemudian menurunkan kekuatan soliditas dan kerja militan dari para kader internal partai.(andi/riel)
