Cemari Ligkungan di Lutim, Adili Direktur PT Prima Utama Lestari!

  • Whatsapp
Luapan lumpur yang disebabkan aktivitas tambang nikel kembali terjadi di Desa Ussu'u, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. DOK: Walhi Sulsel

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Luapan lumpur yang disebabkan aktivitas tambang nikel kembali terjadi di Desa Ussu’u, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Luapan yang kembali terpantau pada Senin (13/4/2020) tersebut, diketahui berasal dari konsesi milik PT. Prima Utama Lestari (PUL).

Muat Lebih

Atas kejadian tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin usaha pertambang PT PUL.

Walhi juga mendesak agar Gakum KLHK dan Polda Sulsel untuk mengadili Direktur PT Prima Utama Lestari karena diduga kuat melakukan kejahatan lingkungan.

Staf Advokasi dan Hukum Walhi Sulsel Tabirul Haq mengatakan, luapan lumpur yang disebabkan oleh aktivitas tambang nikel di lokasi konsesi PT PUL sudah masuk kategori kejahatan lingkungan, karena mereka telah mencemari lingkungan dan tidak menjalankan perintah undang-undang.

“Oleh karena itu Direktur PT PUL sebagai pimpinan perusaan harus bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melawan UU nomor 4 Tahun 2009 dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” papar Tabirul Haq.Tabir.

Tabir membeberkan, luapan lumpur akibat tambang nikel di lokasi PT PUL yang sudah terjadi berkali-kali itu telah mendapat peringatan dari pemerintah berupa rekomendasi ke pihak perusahaan.

“Namun, mereka tidak melakukan perbaikan. Hasilnya luapan lumpur tersebut kembali terjadi dan mencemari lingkungan di sekitarnya,” ungkap Tabir.

Walhi menyebutkan, warga setempat menduga bahwa PT PUL tidak pernah menaati kaedah lingkungan hidup saat melakukan aktivitas tambang karena IUP-nya yang akan berakhir tahun depan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas kepada perusahaan ini sebelum IUPnya berakhir.

“Kemudian informasi yang kami terima dari warga memperkuat dugaan kami terkait kejahatan lingkungan PT PUL, dimana perusahaan tersebut memang tidak pernah memiliki itikad baik dalam pengelolaan lingkungan hidup,” imbuhnya.

Bukti-bukti berupa foto dan informasi yang didapatkan dari warga memperlihatkan jika IPAL yang dibuat oleh perusahaan lebih mirip seperti kubangan. Secara teknis menurut Tabir, sangat tidak layak dikatakan sebagai IPAL atau sediment pond.

“Sehingga kejadian serupa terus terulang terutama ketika hujan deras. Kejadian sabtu sore kemarin adalah luapan yang lebih parah karena titik luapannya justru bertambah menjadi dua titik. Warga sangat resah dan marah, sebab ketika hujan deras limbah lumpur tersebut selalu meluber ke jalan raya sehingga sangat membahayakan keselamatan pengendara,” bebernya.

“Limbah juga masuk sampai ke tambak udang dan ikan bandeng milik warga yang menyebabkan kekeruhan dan dapat menurunkan hasil panen. Bahkan ada beberapa sumber air warga yang sudah tercemar. Saat ini perlu masyarakat Sulsel ketahui bahwa saat ini warga berharap pemerintah menutup aktivitas tambang itu. Bahkan seandainya tidak ada pandemi covid-19, mereka berencana melakukan aksi,” tambahnya.

Sebagai informasi, PT PUL adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi sejak tahun 2011 dan mengantongi dua IUP dengan total luas 1.563 hektar. Sejak Januari 2020, aktivitas PT. PUL dihentikan sementara oleh Inspektur tambang karena telah berulang kali menimbulkan masalah termasuk pencemaran lingkungan berupa luapan lumpur.

red: gun

Pos terkait