INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara menuding Penjabat Walikota Makassar tidak maksimal dalam menangani virus Corona (Covid-19).
Hal itu sampaikan saat menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pergeseran biaya anggaran tidak terduga alokasi pencegahan covid-19 bersama SKPD terkait di ruang banggar DPRD Makassar, Jum’at (3/4/2020).
“Seharusnya Pemkot mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantisipasi pandemi covid-19 bukan melakukan pelantikan,” kata Abdi Asmara.
“Pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 100 milyar untuk penyemprotan, itu boleh saja, tetapi harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan mereka mau makan apa kalau tidak bekerja,” tambahnya.
Sekretaris DPC Partai Demokrat kota Makassar itu juga mempertanyakan tentang kinerja Penjabat (Pj) walikota Iqbal Suhaeb.
“Tolong pemerintah memperhatikan juga masyarakat yang telah dirumahkan dan juga perusahan yang ditutup. Ini perlu juga ada penekanan kepada pemkot untuk para pengusaha, jangan sampai dengan adanya wabah pandemi ini dijadikan sebagai Pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemkot untuk memaparkan secara detail tentang kebutuhan anggaran dalam mengantisipasi wabah pandemi covid-19 beserta target dan tujuanya.
“Masih banyak masyarakat yang beraktifitas diluar rumah, sehingga pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut untuk selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada dirumah. Fungsikan semua ASN dan aparat keamanan untuk bekerja menyampaikan kemasyarakat jagan nanti banyak korban yang berjatuhan baru mau turun,” pungkas Abdi.
(andi)
red: gun
