INFOSULSEL.COM, MAKASSAR –— Hampir setahun memimpin kota Makassar namun Iqbal S Suhaeb belum mampu berbuat apa-apa. Malah oleh berbagai elemen masyarakat menilai Penjabat (Pj) Walikota ini justeru gagal total (Gatal) jadi nakhoda ibu kota provinsi Sulsel.
Sisa menghitung hari masa jabatan Iqbal sebagai Pj Walikota Makassar. Tepatnya 13 Mei 2020. Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah sudah mengusulkan tiga nama ke Kemendagri. Calon penggantinya yakni Prof Rudy Djamaluddin, Prof Yusran Jusuf, dan Ir. Denny Irawan.
Usulan tersebut kabarnya telah dijawab oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelum diganti, Gubernur Sulsel diminta mengevaluasi kinerja Iqbal.
Menindak lanjuti perintah tersebut, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu membentuk Tim 5. Ketuanya, Sekda Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani. Ia dibantu empat pejabat masing-masing Asisten I, Andi Aslam Patonangi, Kepala Inspektorat Sulsel Salim AR, Kepala BKD Sulsel Asri Sahrun Said, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Sulsel Hasan Basri Ambarala. Nama terakhir merangkap Sekretaris Tim 5.
Tim ini sudah bekerja. Objek kerjanya, mengevaluasi sejauhmana capaian target kinerja Iqbal sebagai Pj Walikota. Antara lain soal LKPJ, PD Parkir soal tertib perparkiran, Dinas Perhubungan soal kemacetan lalu lintas, dan Dinas Sosial soal anak jalanan.
Sejumlah anggota DPRD Kota Makassar, menilia selama mengemban tugasnya Iqbal berkinerja sangat buruk.
Abd Wahab Tahir, misalnya. Mewakili Fraksi Partai Golkar legislator tiga periode ini malah secara tegas mendesak Gubernur Sulsel untuk tidak memperpanjang masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar.
‘’Sudah cukup sampai tanggal 13 Mei. Iqbal harus diganti. Itulah kenapa saya nyatakan mosi tidak percaya,” tegas Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar ini saat dihubungi INFOSULSEL.COM, Rabu (29/4/2020) malam.
Kasrudi, politisi dari partai Gerindra mengamini penegasan koleganya itu. Ia menyebut selaku mitra kerja, komunikasi Iqbal dengan DPRD Makassar tidak terbangun dengan baik.
‘’Saya melihat dan merasakan sendiri DPRD dengan Pj ini terpisah. Tidak ada sinergitas,” ujar Kasrudi, Rabu (29/4/2020) malam.
Legislator yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) 4 Makassar meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala ini mencontohkan soal Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB yang tidak dikomunikasikan dengan DPRD Kota Makassar.
Pendapat yang sama disampaikan Rahmat Taqwa Quraisy. Politisi dari Fraksi PPP ini juga menyebut Iqbal kurang berhasil.
“Sebagai Pj Walikota, Iqbal kurang mampu membangun komunikasi dengan baik. Dia juga kurang terobosan dan sama sekali tidak kreatif dan inovatif,” katanya.
Namun fraksi PKS berpandangan lain. Meski begitu mereka tak mau berkomentar banyak soal kinerja Iqbal. Andi Hadi Fraksi PKS melihat persoalan ini lebih fleksibel. Apalagi masyarakat tengah diperhadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.
‘’Sama dengan Pilkada. Kita mengesampingkan dulu soal itu. Kita fokus dulu di Covid-19 ini. Terkait adanya edaran Kemendagri, kami ikut dengan keputusan itu. Biarkan saja selesai dulu ini (Covid-19). Apalagi gubernur juga sudah mengambil langkah-langkah,’’ katanya.
Sementara itu Abdi Asmara dari fraksi Demokrat hanya gelemng-gelang kepala. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini menyebut kinerja Iqbal ada plus minusnya. Ia menyinggung soal serapan anggaran dan target PAD.
‘’Plus minusnya ada. Apalagi kalau bicara soal serapan anggaran dan target PAD. Tapi, biarlah masyarakat yang menilai,” sebut ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, itu.
Entah mampu bekerja atau tidak, yang pasti sebelum dilantik sebagai orang nomor satu di Makassar 13 Mei 2019 lalu, mantan Kasatpol PP Pemprov Sulsel itu pernah dititipi lima pekerjaan rumah (PR) oleh Gubernur Sulsel untuk dituntaskan dimasa kepemimpinannya. Namun Iqbal tak mampu melaksanakan kelima tugas tersebut dengan baik.
Kelima PR itu yakni soal penataan pedestrian dalam kota, khususnya di sekitarab Jl Ratulangi agar tampak seperti kota besar lainnya.
Kedua, revitalisasi got dan kanal dalam kota. Hal ini dimaksudkan agar terlihat tidak jorok dan mencerminkan kota metropolitan. Ini juga untuk meminimalislasi terjadinya banjir di musim hujan.
Ketiga, Iqbal harus bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Makassar. Setidaknya, ada 20 titik kemacetan setiap hari tiap pagi dan sore.
Keempar, Pj Walikota harus menuntaskan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta meniadakan “pak ogah” di sejumlah bukaan jalan.
Terakhir yakni, Iqbal diminta untuk menata jalan Pantai Losari agar terlihat lebih indah, dan bersih.
Namun ternyata hampir setahun ini kelima PR tersebut tak mampu dilaksanakan dengan baik.
Staf Khusus Gubernur Sulsel bidang Media, Bunyamin Arsyad menilai, indikator yang diserahkan Nurdin Abdullah itu, tidak satupun dijalankan maksimal oleh Iqbal.
“Mungkin karena itu, namanya tidak lagi dikirim ke Jakarta untuk perpanjangan Pj Walikota,” ungkap mantan wartawan ini seperti dikutip heraldmakassar.com, Senin (27/4/2020).
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar juga memberi rapor merah terhadap kinerja Iqbal Suhaeb. Ia dinilal gagal total (Gatal) memimpin Kota Makassar.
Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, Nur Alamsyah Shahib juga secara tegas menyatakan Iqbal gagal menjalankan seluruh program yang telah ia canangkan sebelumnya. Ia merujuk pada janji Iqbal saat penjaringan penjabat walikota. Iqbal menggaungkan program yang ia beri nama Run Makassar dengan tiga kata kunci, Clean, Comfort dan Continuity. Namun, Alam menyebut, semua program tersebut hanya berakhir di atas kertas.
“Nyatanya, Pj walikota gagal memberi rasa nyaman terhadap warga Makassar maupun pendatang. Program-program baik dari walikota terdahulu juga tak ada yang dilanjutkan,” katanya beberapa waktu lalu.
Salah satu yang paling menjadi sorotan Pemuda Muhammadiyah, adalah kebersihan kota. Di tangan Iqbal, Makassar makin jorok.
Sampah-sampah tak jarang ditemui berserakan di pinggir jalan. Belum lagi di ruang publik, seperti yang sering terlihat di Pantai Losari.
“Sampah-sampah plastik yang berserakan bikin Pantai Losari terlihat jorok. Pemandangan ini sudah berlangsung lama tapi tidak pernah ada penanganan dari pemerintah kota. Padahal, Losari itu ikon wisata andalan Makassar,” ujar Alam.
Belum lagi soal kemacetan kota, Alam menilai Iqbal gagal menekan angka kemacetan. Bahkan, tingkat kemacetan lalu lintas makin parah di sejumlah titik.
“Iqbal pernah bermimpi menghadirkan kenyamanan bagi warga kota, tapi yang ada malah sebaliknya. Masyarakat makin tak berdaya berhadapan dengan tingginya tingkat kemacetan kota,” tegasnya.
Karena itu ia meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk mengevaluasi kepemimpinan Iqbal.
“Gubernur harus turun tangan mengevaluasi kinerja penjabat walikota yang ia tunjuk. Jika dianggap kurang cakap, sebaiknya diganti saja,” tegas Alam.
Nah, akankah Iqbal diganti atau ia tetap bertahan di kursi empuknya? Menarik ditunggu. (andi/riel)
