INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi perbincangan hangat belakangan ini.
Kebijakan yang merupakan laangkah teknis penerapan kekarantinaan kesehatan nasional ini dianggap sebagaai alternatif untuk memmutus rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Rujukan hukumm PSBB juga terlihat di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Salah satu wilayah yang telah menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta di bawah kebijakan Gubernur Anis Baswedan. Langkah itu diambil mengingat Jakarta telah masuk dalam kategori merah Covid-19 dengan angka kasus positif di atas 100.
Perihal itu, pemerintah Sulsel memilih masih mengkaji meski Sulsel telah berkategori juga zona merah.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, PSBB adalah model pembatasan aktivitas warga di dalam suatu wilayah untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19.
“Kita lagi kaji, tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya tentu harus mendapatkan data. Data yang akurat, sebelum kita putuskan,” kata Nurdin Abdullah dalam keterangan resmmminya, Jumat (10/4/2020).
Membahas itu, Nurdin Abdullah berencana akan melakukan rapat bersama Forkopimda Sulsel, dan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, untuk memutuskan apakah akan diajukan PSBB di Sulsel secara keseluruhan, atau hanya parsial kabupaten/kota saja.
“Kita mengumpulkan semua data, apakah PSBB ini sudah memenuhi syarat untuk kita ajukan. Yang mengajukan PSBB itu juga ada indikatornya. Ada beberapa kriteria, kalau tidak memenuhi syarat, susah juga kita ajukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, melihat kondisi yang ada, terutama di Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran, maka ibu kota provinsi ini yang akan menjadi sentral penerapan.
“Makanya kita harus duduk bersama. Yang pasti Makassar harus menjadi titik sentral kita. Kalaupun PSBB itu Makassar, mungkin ini yang coba kita dorong,” pungkasnya.
(nw)
red: gun
