Tomas Minta Pemkot Makassar Segera Bagikan Sembako Sebelum PSBB

  • Whatsapp
Warga miskin terdampak Covid-19 membutuhkan kehadiran pemerintah di tengah pandemi Covid-19. (IST)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Sejumlah tokoh masyarakat di Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera merealisasikan janjinya untuk menyalurkan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.

‘’Jangan janji-janji terus lantas tidak ditepati. Masyarakat sudah menuruti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka demi memutus mata rantai Covid-19. Tapi  kalau di rumah terus, mereka mau makan apa kalau pemerintah tidak hadir membantu masyarakat,” tegas Ibrahim, Ketua RT RW 02, Kelurahan Barabarayya Utara, Ahad (19/4/2020).

Muat Lebih

Apalagi lanjut Ibrahim Pemkot Makassar akan memberlakukan  Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) selama dua pekan dimulai 24 April sampai dengan 7 Mei 2020.

‘’Kalau bisa sebelum pemberlakuan PSBB tolong segera nasib warga diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini justeru pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat. Jangan hanya mengumbar janji,” cetus Ibrahim.

Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb saat membagikan sembako kepada warga terdampak Covid-19. Namun sembako ini merupakan bantuan dari para pengusaha yang disalurkan oleh Pemkot Makassar.(FOTO: HUMAS PEMKOT MAKASSAR)

Menurut Ibrahim, sampai hari ini warganya belum menerima bantuan sembako dari pihak manapun. Adapun bantuan yang pernah dibagikan bukan dari Pemkot Makassar. Itupun cuma tiga orang saja yang menerima dari PKK. Ia juga meminta saat penyalurkan sembako harus merata dan transparan.

Hal senada dikatakan Ketua RW 7 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Abd Gaffar.  Di Kecamatan Manggala ada 10 RW dan lebih 50 RT. kelurahan inni ada

‘’Saya tidak tahu di RW lain. Kalau di RW saya ada tujuh RT sama sekali belkum ada bantuan apa-apa,”ujar Gaffar.

Begitu juga di Kelurahan Barombong. Warga juga belum menerima apa-apa. Padahal di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah timur dan kabupaten Takalar di sebelah selatan kota Makassar ini banyak warga yang hidup sebagai pekerja informal. Di antara sebagai buruh bangunan, buruh pelabuhan dan buruh serabutan.

Selaku ketua RT Ibrahim berharap agar seluruh warganya yang terdampak covid-19 agar mendapat bantuan secara merata sehingga tidak menimbulkan kesan diskriminasi.

“Seperti yang beredar di media sosial bahwasanya Ketua RT dan RW pilih kasih dalam mendata warganya,”  imbau Ibrahim.

Sejak adanya imbauan  pemerintah agar masyarakat berdiam diri di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat kecil. Khususnya warga yang berpenghasilan tidak tetap dan  karyawan swasta yang dirumahkan

“Saya selaku ketua RT, sebagi ujung tombak pemerintah sangat merasakan apa yang dirasakan oleh warga. Semoga penyaluran bantuan pemerintah merata dan bantuan tersebut bisa mengurangi beban warga,” kata  Taufiq, salah satu tokoh masyarakat (Tomas) di RW 2 Kelurahan Bitowa.

Hal senada dikatakan  Iswan. Buruh harian ini sejak pandemik Covid-19 terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Penghasilannya sebagai buruh harian Rp 100 ribu setiap hari. Itupun sesungguhnya belum cukup untuk membiayai tiga anaknya yang sudah sekolah di SMP dan SD.

“Nah sekarang sejak pemerintah meminta kami di rumah saja, saya sama sekali tak mendapatkan penghasilan. Kasihan anak dan istri saya. Mau utang di warung tetangga tidak mungkin lagi,” keluh Iswan

Seorang ibu membagikan makanan kepada tukang becak yang mangkal di Jl. Kajolalido di tengah pandemik Covid-19.(FOTO: SRI SYAHRIL)

Begitu juga dengan nasib Dg. Leha salah satu ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan nasi kuning untuk menghidupi keluarga nya.

“Bagaimanami itu kalo dilarangki keluar rumah? Apami mau dikasi makankanki anak anaka, baru belum adapi bantuanya juga pemerintah,” keluh Dg Leha dengan dialeg Makassar yang kental.

Leha mengaku ia salah satu penerima PKH. Ia mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya Rp 375 ribu. Itupun dibayarkan per tiga bulan.

‘’Untuk beras 15 kg dan telur satu rak diterima setiap bulan. Tapi kalo dilarangki keluar rumah, tidak bisaki jualan tidak cukup untuk dimakan 6 orang, berapa hariji di makan habismi kodong,” kata Dg. Leha dengan mata menerawang.

Penjabat (Pj) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb memang sudah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 Rabu (8/4/2020). Namun sembako tersebut ternyata bukan sembako yang dibeli dari dana APBD yang nilainya Rp 100 miliar untuk jaring pengaman sosial tahap awal. Sembako tersebut ternyata merupaakan bantuan dari sejumlah pengusaha, organisasi dan lembaga.

Sementara sembako yang disiapkan sebanyak 60 ribu paket sama sekali belum terdistribusi. Alasan Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir, Pj Walikota belum, mengeluarkan SK parsial pemnggunaan anggaran. Kalau pun dibagi ke masyarakat akan dilakukan pada 23 April  jelang memasuki bulan suci Ramadhan.(riel)

Pos terkait