INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Ribuan masyarakat Makassar yang terdampak Covid-19 mengeluhkan pembagian paket sembako yang dijanjikan Penjabat (Pj) Walikota Makassar Iqbal S Suhabe, lambat dan tidak merata. Sementara 60 ribu paket sembako yang disiapkan, sampai Jumat (10/4/2020) konon sudah tersalur 54 ribu paket ke 15 kecamatan.
‘’Sampai hari ini sudah ada 54 ribu paket sembako yang sudah tersalur di 15 kecamatan yang ada di Makassar,” jelas Mukhtar Tahir melalui telepon selulernya, Jumat (10/4/2020).
Sayangnya Utta, sapaannya tidak menjelaskan 54 ribu paket sembako tersebut disalurkan ke daerah mana saja. Masalahnya sebagian masyarakat mempertanyakan komitmen Pemkot Makassar apa benar-benar ingin membantu masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini atau hanya sekadar pencitraan.
Keluhan itu disampaikan sejumlah ketua RT dan RW di kelurahan Barabarayya Utara, Kecamatan Makassar, Keluarahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala. Di tiga kelurahan ini sama sekali beluma ada bantuan apa-apa.
‘’Jangankan sembako, bantuan sepotong masker dan penyemprotan saja tidak ada. Apalagi sembako. Sementara masyarakat diminta harus menggunakan masker. Saya tidak tahu seperti apa komitmen Pemkot Makassar sekarang ini. Sepertinya hanya mau pencitraan saja. Padahal APBD Kota Makassar cukup besar,” cetus Ibrahim, Ketua RT 02 RW 02 di Kelurahan Barabarayya Utara.
Bahkan, timpal ketua RW lainnya, rumah-rumah mereka juga tidak semprot disinfektan. Akibat protes warga sejak Kamis (9/4/2020) sempat beredar video belasan warga mengamuk akibat perhatian Pemkot Makassar sangat minim kepada warganya. Sementara di sisi lain masyarakat diminta untuk tetap di rumah.
‘’Kami disuruh di rumah, kalau di rumah terus kami mau makan apa? Kalau pejabat enak. Gajinya besar. Ada tunjangan ini dan itu. Ada honor per kegiatan. Kami warga biasa, kalo tidak kerja mau makan apa?’’ cetus Ina, seorang ibu rumah tangga yang berharap gaji harian untuk menghidupi lima anaknya.
‘’Di kelurahan saya memang ada 50 paket sembako. Tapi itu bantuan dari pengusaha yang disalurkan oleh Koramil Makassar,” ujar H Ibrahim, salah satu Ketua RW di Kelurahan Barabarayya Utara kepada INFOSULSEL.COM, Jumat siang.
Sementara itu warga Barombong pun merasakan hal yang sama dengan sejumlah warga di kelurahan lainnya yang belum merasakan paket sembako. Di kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Takalar ini ada 13 RW dan 69 RT.
‘’Kita baru dua hari lalu diminta sama Pak lurah untuk mendata warga yang terdampak corona,” timpal seorang ibu yang menjabat ketua RT di Kelurahan Barombong.
Bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga berdampak Covid-19 ini mulai disalurkan sejak Rabu (8/4/2020) lalu langsung dipimpin oleh Pj Walikota Makassar Iqbal S Suhaeb. Daerah pertama yang disisir yakni di kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah dan di kecamatan Ujung Tanah.
Itu belum termasuk dua nomor layanan hotline 0821 5745 5350 atau 0821 5745 5351 yang disiapkan oleh Dinas Sosial sebagai layanan bagi masyarakat terdampak covid-19 dan tidak terdata, kurang direspon oleh operatornya.
‘’Malah nomor yang ekor 50 tidak aktif. Yang ekor 51 ada nada panggilan tapi tidak dijawab. Saya sudah telpon berkali-kali,” sebut Taufiq, warga RW 2 Kelurahan Bitoa, kecamatan Manggala.
Menanggapi hal tersebut Mukhtar Tahir mengaku kewalahan memenuhi permintaan via dua nomor hotline tersebut. Ia membantah jika dua nomor tersebut tidak aktif.
‘’Mungkin kebetulan bersamaan sehingga susah masuknya. Tapi banyak yang kami layani melalui nomor hotline. Makanya saya khawatir 6o ribu paket yang disiapkan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 15 kecamatan,” katanya.
Menurutnya, jumlahnya kemungkinan akan jauh lebih banyak lagi dari perkiraan awal. Sampai tiga hari ini Dinas Sosial sudah menyalurkan 54 ribu paket sembako ke masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang juga Ketua Badan Anggaran Adi Rasyid Ali menjelaskan dalam penanggulangan dan penanganan wabah virus corona atau Covid-19 Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran Rp 190 miliar. Rinciannya, Rp 30 miliar dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD.
‘’Bahkan dana reses DPRD Kota Makassar sebesar Rp 10 miliar juga kita serahkan untuk tambahan anggaran penanggulangan Covid-19. Itu Rp 5 miliar dana reses dan Rp 5 miliar anggaran sosialisasi Perda, perjalanan dinas dan lain-lain. Lalu ada tambahan Rp 150 miliar yang diambil dari alokasi 10 persen anggaran seluruh SKPD,” papar ARA.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan dalam penanggulangan dan penanganan wabah virus corona atau Covid-19 pemerintah daerah bisa mengambil alokasi dana anggaran BTT di APBD. Untuk mencarikan anggaran tersebut, pemda harus menetapkan status bencana terlebih dulu.
Status bencana yang dimaksud adalah siaga darurat dan/atau tanggap darurat corona. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah
“Hal tersebut penting agar tidak menjadi temuan oleh APIP maupun BPK RI, prosedur pengelolaan APBD begitu aturannya,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020) lalu.(riel)
