Andi Januar : Sanksi Hukum Menanti Pertamina

Andi Januar Jaury Dharwis, SE(FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— Kebocoran pipa saat pengisian bahan bakar pada Motor Tanker (MT) Arimbi, menyebabkan bibir pantai bagian selatan dermaga Pelabuhan Makassar hingga ke Pulau Lae-lae, tercemar.

Pasirnya yang putih berubah jadi hitam kecoklatan. Air laut busuk menusuk hidung. Warna dinding pembatas, pilar dermaga pelabuhan dan pilar penyanggah dua restoran, café Ombak dan Popsa bak bangkai kapal yang berkarat.

Bacaan Lainnya

Pencemaran ini memaksa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Dharwis angkat bicara. Menurut dia, langkah Pertamina menanggulangi sebaran tumpahan minyak patut diapresiasi. Meskipun begitu, katanya, tanggung jawab korporasi untuk pencemaran harus tuntas sampai pemulihan lingkungan.

“Dari segi hukum, ada tiga tanggungjawab Pertamina harus dipantau. Pertama, tanggung jawab penanggulangan. Saat ini, Pertamina dengan mengisolasi dan menghentikan sumber pencemaran,” kata Januar.

Kedua, tanggung jawab pemulihan pencemaran dan kerusakan. Januar mengatakan, aksi ini bisa dengan remediasi, rehabilitasi dan restorasi.

“Berbagai macam cara agar fungsi lingkungan kembali pulih seperti sebelum pencemaran terjadi,” katanya.

Ketiga, tanggungjawab hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), harus menyelidiki tindakan Pertamina. “Ini ada potensi pidana pencemaran. Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada pertanggungjawaban pidana bisa juga perdata,” katanya lagi.

Gugatan perdata meliputi kerugian materil yang diderita warga terdampak, kerusakan ekosistem dan kerugian pemulihan.

“Suka tidak suka ini harus ditanggulangi Pertamina, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ganti rugi itu jadi masalah besar karena ada biota laut dan pesisir yang tidak bisa dihitung secara murah. Itu berkaitan dengan biodiversitas,” jelas politisi kelahiran 5 Januari 1973, ini.

Januar yang separuh hidupnya dihabiskan di laut ini menegaskan Wilayah perairan 0 hingga 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam pemanfaatan, perlindungan, serta Pengawasan.

Tumpahan minyak yang berdampak pada pencemaran laut ini jelas Januar akan merusak ekosistim secara keseluruhan. ‘’Tumpahan ini akan berdampak pencemaran mutu air laut yang akan mengganggu ekologi secara sistim alam laut. Kita ingin pihak yang lalai untuk segera membersihkan tumpahan tesebut denga teknologi yang tidqak berdampak signifikan  terhadap lingkungan laut,” tegas legislator asal Partai Demokrat ini.

Ia berharap kasus ini tidak terulang lagi. Bahkan jika perlu ada recovery dalam bentuk kompensasi pemulihan lingkungan laut.

‘’Meskipun tidak bisa diwujudkan pada lokasi tumpahan minyak tersebut, bisa saja pihak yang bertanggungjawab menggantikan dampak pencemaran dalam bentuk kegiatan konservasi,’’ kata mantan Ketua Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia ( POSSI ) Sulsel ini.

Januar mengambil contoh transplantasi terumbu karang di area lain, penanaman mangrove, atau penyediaan rompon untuk masyarakat nelayan dan pesisir.

‘’Undang-undang telah mengatur sanksi dalam bentuk kelalaian atau kejahatan lingkungan. Sebab pencemaran ini merupakan kerugian lingkungan bagi sumber daya alam laut Sulsel,” sebut Januar.

Ia meminta masalah ini harus terus dipantau agar memberikan efek jera bagi perusahaan pencemar lingkungan. Hal ini menurut dia penting mengingat tumpahan minyak dapat membahayakan eksistem laut.

Kasus serupa pernah terjadi di Balikpapan, Banjarmasin dan Batam beberapa waktu lalu. Penegakan hukum kasus tumpahan minyak tersebut berjalan baik. Nahkoda kapal pembawa minyak vonis 10 tahun penjara. Tergugat juga kena hukum membayar ganti rugi lingkungan tanggung renteng Rp10.15 triliun antara lain, jasa lingkungan Rp9,96 triliun, biaya pemulihan atau restorasi Rp184 miliar lebih dan biaya penyelesaian sengketa lingkungan Rp 868, 6 juta.

Menurut Januar, tanggung jawab pemulihan tak hanya isolasi pencemar namun harus dengan konteks jangka panjang. Sayangnya, instrumen ekonomi lingkungan untuk pemulihan ekosistem belum jelas hingga kini.

“Yang jelas itu high cost yang harus ditanggung perusahaan,” katanya.(riel)

Pos terkait