INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Demi menjamin kesinambungan pelayanan publik sekaligus merealisasikan visi dan misi pemerintahan Mulia, tim transisi segera menyusun langkah strategis untuk mengharmonisasikan Perda APBD 2025 dengan peluang implementasi program prioritas.
Penyesuaian ini juga mencakup langkah efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. Ini sebagai respons terhadap pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Salah satu tim transisi Andi Januar Jaury Dharwis, menjelaskan pendekatan sistematis telah dirancang agar pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham dapat berjalan efektif.
“Ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah tantangan fiskal,” ungkap Andi Januar saat ditemui INFOSULSEL.COM, Rabu (13/2/2025).
Andi Januar mengurai minimal ada enam langkah sistmatik yang akan dilakukan tim transisi Mulia untuk mengurai inventarisasi kewajiban pemerintah daerah tahun sebelumnya.
“Langkah yang harus dilakukan oleh tim transisi terlebih dahulu adalah melakukan audit terhadap kewajiban pemerintah daerah yang belum diselesaikan tahun anggaransebelumnya.
Ini mencakup proyek yang belum rampung. Kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, serta prioritas yang perlu dilanjutkan pada tahun 2025,” ujar Andi Januar.
Yang kedua, terkait pendalaman dan harmonisasi APBD 2025. “Tim akan melakukan evaluasi terhadap Perda APBD 2025 yang telah disahkan sebelumnya. Ini untuk memastikan program-program prioritas kepala daerah baru dapat diintegrasikan. Setidaknya melalui revisi atau penyusunan APBD Perubahan mendatang,” lanjut Januar.
Selain itu, kata Januar pendalaman ini juga mengidentifikasi ruang efisiensi anggaran guna mematuhi arahan presiden.
Yang ketiga penyesuaian dengan Instruksi Presiden. Menyikapi pengurangan dana transfer daerah, tim transisi harus bekerja sama dengan OPD untuk merumuskan langkah-langkah efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi akan diarahkan pada pengurangan belanja yang bersifat seremonial dan dialihkan untuk mendukung program strategis yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Januar menyebut akan dibentuk tim penyusun RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin visi dan misi kepala daerah baru dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang.
“Tim transisi segera membentuk tim perumus ranper RPJMD 2025-2030. Tim ini terdiri dari unsur tehnokrasi, politik, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Dokumen ranperda RPJMD akan diselaraskan dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi, termasuk mendukung prioritas pembangunan yang diinstruksikan oleh presiden,” katanya
Kelima, penerapan program prioritas 100 Hari. Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah strategis jangka pendek, program MBG akan segera direalisasikan untuk kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah.
“Program ini dirancang untuk mendukung pengurangan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintahan Mulia dalam memberikan manfaat nyata kepada rakyat,” tegas Januar Jaury.
Agenda keenam adalah monitoring dan evaluasi (Monef). Seluruh langkah yang telah dirancang menurut Andi Januar akan diawasi secara ketat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Indikator keberhasilan (Key Performance Indicators) akan ditetapkan untuk setiap langkah guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika ditemukan kendala.
“Dengan sistematika langkah yang terencana, kami optimis dapat menjembatani transisi pemerintahan dengan tetap menjaga kesinambungan program yang telah berjalan. Sekaligus membuka ruang untuk realisasi visi dan misi baru,” ujar Andi Januar Jaury Dharwis.
Upaya harmonisasi ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan fiskal, tetapi juga menjadi dasar kuat bagi pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan arahan presiden dan kebutuhan masyarakat.(riel)
