INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah menegaskan menjadi Penjabat (Pj) Walikota Makassar di tengah pandemi Covid-19 bukan pekerjaan mudah. Ada sejumlah masalah besar terbentang luas menghadang di depan mata.
‘’Pertama soal Covid-19. Bagaimana kita memutus mata rantai penularan dan menyehatkan orang yang sakit. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan komitmen bersama-sama,” tegas Nurdin Abdullah saat melantik Prof Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota Makassar di ruang rapat Sipakalebbi lantai 2 Kantor Walikota Jl Ahmad yani, Kota Makassar, Rabu (13/5/2020) siang.
Masalah kedua, sebut Nurdin, soal PHK besar-besar akibat dampak dari covid.
‘’Ribuan perusahaan tutup. Puluhan ribu karyawan di rumahkan. Bahkan di PHK. Saya yakin dibutuhkan semangat dan kekompakan,” katanya.
Tantangan ketiga adalah recovery pasca covid-19. Nurdin menyebut ini hal yang sangat berat. Sebab negara pun mengalami kesulitan anggaran.
‘’Anggaran kita hampir rata-rata beralih. Banyak program strategis yang harus tertunda. Ini bukan masalah ringan. Karena itu dibutuhkan kerja bersama yang baik oleh semua pihak,” ujar Nurdian Abdullah.
Karena itulah Nurdin mengaku memilih Prof Yusran menjadi Pj Walikota menggantikan Iqbal Suhaeb. ‘’Saya sendiri yang memilih Penjabat Walikota Makassar selanjutnya meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri,” ungkap Nurdin.
Meski begitu Nurdin mengingatkan meski masa jabatan Pj 1 tahun namun bisa saja berubah menjadi 3 bulan. ‘’Tergantung kinerja. Sebab sudah ada payung hukumnya. Gubernbur berhak mengevaluasi kinerja Pj Walikota. Karena itu Makassar harus berubah,” ujar dia.
Tapi Nurdin juga mengakui Prof Yusran tidak akan mungkin bekerja seorang diri tanpa bantuan semua pihak. Karena dibutuhkan soliditas.
Nurdin mencontohkan di era Iqbal menjabat selama satu tahun. ‘’Saya rasakan satu tahun menjabat, Iqbal sulit melakukan itu. Kenapa, karena kita tidak solit,” ungkap Nurdin.
Karenan itulah sebelum dilantik Nurdin memanggil Prof Yusran. Ia berpesan setelah dilantik segera lakukan evaluasi menyeluruh. ‘’Kalau ada yang lemah, diganti. Biar tiap hari,” tegas mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Ia mencontohkan lagi di masa pandemi covid-19 ini. Berkali-kali ia menyampaikan di rapat. Tapi tingkat kepatuhan belum juga bagus. ‘’Ini bukan soal berapa besar anggaran tapi bagimana komitmen kita semua,” sebut Nurdin.
Kalau soal anggaran, lanjutnya dia, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan. Bahkan ada anggaran untuk reword bagi mereka yang berhasil keluar dari zona merah ke zona hijau.
Nurdin merujuk pada dua kecamatan yang jadi episentrum penularan covid-19 di Rappocini dan Tamalet. Bersama Pj Walikota yang saat itu dijabat oleh Iqbal Suhaeb ditemani Pangdam XIV Hasanuddin, Nurdin sempat jalan bertiga.
‘’Kuncinya, lock secara skala kecil. Saya sudah siapkan anggaran di provinsi. Yang berhasil keluar dari zona merah ke hijau saya beri reword. Tapi belum berhasil,” kata Nurdin dengan nada kecewa.
Karena itu kepada Prof Yusran, Nurdin menitip pesan untuk membentuk personil yang solid dan bersinergi.
‘’Saya apresiasi Dinkes. Tapi kalau tidak dibackup dengan pimpinan wilayah, percuma. Harus camat dan lurah bekerja keras siang dan malam. Kalau itu dilakukan, termasuk pembagian sembako tidak akan ricuh,” katanya.
Ia juga berharap Pj Walikota punya semangat baru untuk sama-sama memutus mata rantai penularan Covid.
‘’Target kita akhir Mei terus menurun. Bahkan melandai. Kalau bisa sampai titik nol. Boleh dilonggarkan tapi tetap dengan prosedur kesehatan,’’ sebut Nurdin.
Ia juga menyebut sinergi yang sudah dilakukan dengan Pemprov Sulsel sangat luar biasa. Makassar, kata Nurdin harus berterima kasih kepada Pemprov Sulsel.
‘’Kita sudah siapkan hotel bagi OTG, ODP. Semua daerah ditarik agara clear. Sebab kalau Sulsel bermasalah akan ada 27 provinsi yang jadi tanggungjawab Sulsel,” ungkap Nurdin.
Termasuk pada masa recovery ekonomi nanti akan sulit. Nurdin merujuk pada pengalaman 1998. Meski begitu ia yakin dan percaya bisa diatasi karena Sulsel punya banyak sentra-sentra produksi
Pesan Gubernur lainnya yakni Pj Walikota harus melakukan evaluasi pada sektor bergerak untuk segera dilakukan langkah-langkah.
‘’Kasus yang sangat sederhana soal perparkiran di sekitar kantor walikota yang seharusnya jadi contoh. Bagaimana parkir liar bisa diselesikan kalau di sekitar kantor walikota saja semrawut. Kalau tidak ada tempat parkir pakai ojek, motor atau angkutan umum. Atau parkir di Karebosi,’’ cetus Nurdin.(andi/riel)
