Menanti Sang Profesor Menata Parkir Liar di Makassar

  • Whatsapp
Pj Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan.(FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Sebuah kasus meletup dari area parkir liar di terowongan Mall Panakkukang Square di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). Driver ojek online (ojol) dianiaya juru parkir jukir) liar Senin (13/5/2019) setahun silam.

Kejadian ini berbuntut panjang. Ratusan ojol turun ke jalan. Mereka menyisir sejumlah tempat di sekitar mall tersebut. Para jukir tak mau kalah. Mereka melayani tantangan ojol. Bambu ‘runcing’, balok, parang sampai  busur jadi senjata.

Dua kubu adu kuat. Bentrok tak bisa dihindari. Mereka saling serang. Sejumlah kaca pecah. Beberapa orang terluka. Bahkan ada ojol yang dilarikan ke rumah sakit akibat tertembus busur.  Di dalam mall, pengunjung lari tunggang langgang berebut keluar mall. Sebab ada isu bom. Aparat kepolisian turun tangan. Ada  7 jukir ditahan polisi.

Insiden itu dipicu adanya driver ojol dipukul tukang parkir liar yang mangkal di bawa terowongan mall  jelang buka puasa.

Soal parkir dan tindakan jukir menjadi pemicu kasus ini. Penganiayaan ojol di area parkir MP menjadi cerminan dari pengelolaan parkir di Makassar yang belum semuanya ditata dengan baik.

Area parkir di terowongan MP Square dan di depan Mall Panakkukang Jalan Boulevard dikelola kelompok jukir setempat. Hasilnya lumayan besar. Beberapa koordinator jukir bahkan bisa menyewa ruko untuk parkir. Bahkan sampai ke badan jalan tanpa melibatkan Perusahaan daerah (PD) Parkir Makassar Raya.

Pengelolaan parkir liar tersebut sudah berlangsung cukup lama. Selain di kawasan Panakkukang, parkir liar yang lebih semrawut juga terjadi di sepanjang Jalan Cendrawasih depan Pasar Senggol. Para jukir liar ini bahkan memanfaatkan setengah bahu jalan. Macet pun tak terhindarkan. Aksi para jukir liar di kawasan ini nyaris tak pernah tersentuh.

Masalah lain juga terjadi di perparkiran toko Agung. Bahkan PD Parkir harus berseteru dengan Serikat Juru Parkir Makassar demi berebut lahan parkir pada akhir November 2018 silam. Para jukir mengklaim lahan tersebut tidak masuk dalam zona parkir milik PD Parkir. Bahkan jalur hukum pernah mereka tempuh lantaran mereka menyebut ada oknum petugas PD Parkir dan oknum Dishub meminta setoran ke jukir.

Begitu juga di kawasan kantor Walikota Makassar. Perparkiran di sepanjang Jl. Slamet Riyadi dan Jl. Balaikota, oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dinilai semrawut.

Masalah parkir dan praktek parkir liar di Makassar adalah masalah laten dalam manajemen parkir di Makassar. Itulah sehingga Nurdin Abdullah secara tegas meminta Penjabat (Pj) Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf untuk menata masalah parkir dimulai dari kantor  Walikota Makassar.

“Kantor Walikota ini harus menjadi contoh. Bagaimana parkir liar ini bisa ditertibkan kalau di sekitar kantor kita saja semrawut. Ini pekerjaan awal untuk Pj Walikota,” tegas Nurdin saat memberi sambutan saat melantik Prof Yusran menjadi Pj Walikota di ruangan Sipakalebbi Kantor Walikota Makassar, Rabu (13/5/2020).

Nurdin juga meminta pejabat Pemkot Makassar tidak menggunakan kendaraan pribadi ke kantor.

“Tertibkan (parkiran) sekitar kantor walikota. Kalau tidak ada tempat parkir, itu risiko. Makanya jangan pakai mobil (pribadi). Kita pakai angkot, pakai motor atau Go-Jek,” kata Nurdin sembari menunjuk  Lapangan Karebosi sebagai tempat parkir.

Masalah parkir liar di kota ini memang sangat meresahkan. Selain menjadi penyebab bocornya pendapatan PD Parkir, juga menjadi salah satu biang kemacetan. Sebab bahu jalan jadi lahan parkir. Apalagi para jukir liar kadang seperti hantu. Muncul tiba-tiba dan langsung ‘memalak’ pemilik kendaraan.

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo juga meminta PD Parkir mengambil alih parkir liar yang berada di fasilitas umum.

“Tertibkan. Kalau ada yang backing-backing, lawan. Jangan takut. Sebab persoalan perparkiran ini sudah jadi keluhan banyak orang. Sejauh ini potensi pendapatan di sektor parkir juga masih minim akibat maraknya parkir liar,” ungkap Rudi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut dia pengambilalihan parkir liar oleh PD Parkir dapat menambah potensi pendapatan. Rudi menunjuk salah satu parkir liar yang menggunakan fasilitas umum berada di sekitar MP.

“Direksi PD Parkir harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini agar parkir tidak semrawut. Masyarakat juga bisa nyaman memarkir kendaraannya,” katanya.

Menjawab amanah Gubernur, Pj Walikota Makassar Prof Yusran mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 550/194/S.Edar/Dishub V/2020 tanggal 22 Mei 2020. Ada tiga point yang diatur dalam SE ini. Mulai dari tahap sosialisasi, tahap pengawasan, dan tahap penindakan. Pemkot Makassar menunjuk Karebosi Link dan kawasan Kanrerong untuk parkir.

‘’ Ini hasil kajian analisa parkir berupa site plan parkir. Upaya ini kita lakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, kenyamanan, dan memberikan citra estetika yang menarik, tertib dan teratur terkait perparkiran di Balaikota Makassar,”  jelas Yusran, Senin (25/5/2020).

Area parkir Balaikota hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas Walikota, Wakil Wali Kota, Sekda, Forkopimda, pejabat esolon II, serta para kepala bagian dan sekretaris dinas atau badan.

Sementara untuk para camat dan pejabat yang berkantor di luar balikota akan disiapkan area parkir tersendiri. Setiap tamu, hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di balaikota. Selanjutnya kendaraan akan diarahkan ke Karlink atau Kanrerong. Mobil pejabat yang diperbolehkan parkir di dalam balikota akan diberi kartu parkir (sticker).

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengapresiasi langkah Prof Yusran dalam menata perparkiran di area Balaikota. Mesi begitu politisi Partai Demokrat ini menyarankan agar Pemkot Makassar memikirkan untuk menyiapkan mobil angkutan dari parkiran Karlink dan Kanrerong menuju kantor Walikota.

‘’Tapi mobilnya juga harus punya daya tarik. Jangan asal-asalan. Setidaknya bus yang bisa menunjang pariwisata,” kata ARA, sapaanya kepada INFOSULSEL.COM, Selasa (26/5/2020).

Menanggapi SE Walikota yang hanya mengatur perparkiran di kawasan Balaikota Makassar, menurut ARA, itu hal yang wajar.

“Masalah di Makassar ini cukup kompleks. Jadi harus step by step. Program jangka pendek pasti ada kritik sana – sini. Itu biasa. Saya yakin Prof Yusran sudah memikirkan soal itu. Makanya dibenahi dulu sekitar Balaikota setelah itu baru yang lainnya,” kata ARA.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar itu yakin betul Pj Walikota yang dilantik 13 Mei 2020 lalu itu punya kemampuan manajerial yang tinggi untuk menjawab berbagai persoalan di Makassar. Bagi dia, momentum corona ini bisa dijadikan awal melakukan penataan parkir dan transportasi di Makassar.(riel)

Pos terkait