Meski tak Pernah Diperiksa, ARB Langsung Divonis Bersalah

Abd Rahman Bando.(IST)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, Abdul Rahman Bando (ARB) terancam sanksi. Ia divonis melangar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sanksi tersebut sesuai rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 8 Juni 2020. Rekomendasi itu bernomor R-1652/KASN/6/2020 diteken di Jakarta oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan ditujukan kepada Walikota Makassar.

Bacaan Lainnya

Dalam surat KASN Rahman Bando dinilai terbukti melakukan politik praktis dan melanggar kode etik, kode perilaku pegawai ASN dan disiplin PNS. Hal itu berdasarkan temuan Bawaslu Kota Makassar dan hasil penelusuran KASN.

Tapi Rahman Bando mengaku bingung. Sebab sebelumnya ia tak pernah diperiksa. “Yang saya pertanyakan, saya tidak pernah diperiksa tiba tiba ada rekomendasi,” tanya ARB.

Meski begitu salah satu pamong senior di jajaran Pemkot Makassar ini mengaku siap menerima sanksi apapun. “Apa pun keputusannya saya patuhi,” ujar adik kandung Bupati Enrekang, Muslimin Bando, ini Rabu (17/6/2020).

Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran  Jusuf mengaku belum menentukan sanksi bagi sosok yang dikabarkan akan mendampingi Munafri Arifuddin ini di Pemilihan Walikota Makassar pada 9 Desember 2020 nanti. Mantan Dekan Fakultas Kehutanan ini masih menunggu hasil kajian jajarannya.

“Tunggu dulu hasil kajiannya. Soal detailnya tanyakan kepada Inspektorat,” kata Yusran kepada wartawan, Senin (15/06/2020) lalu.

Rekomendasi KASN menindaklanjuti surat yang dilayangkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran.

ARB sejatinya hanya mendapat sanksi ringan. Itu setelah ia blak-blakan dan massif mempromosikan diri siap maju menjadi Wakil Walikota Makassar. KASN mencatat beberapa pelanggaran ARB. Seperti menyerahkan tangki semprot disinfektan yang terdapat gambar salah satu bakal calon Walikota pada 30 Maret lalu.

Kemudian, ARB juga hadir sebagai narasumber dalam acara “Makassar di mata Rahman Bando”. Diskusi itu dilaksanakan oleh wartawan politik dan berbicara terkait pencalonan dirinya.

Tindakan Rahman Bando itu dianggap mengarah kepada keberpihakan pada dirinya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan dinilai merupakan perbuatan politik praktis.

Itu dibuktikan dengan dokumentasi, keterangan yang bersangkutan, dan saksi-saksi. Perbuatan dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku. Juga melanggar disiplin PNS sesuai ketentuan pasal 3 angka 4,5,6,7 dan 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Itulah sehingga ia berpotensi dijatuhkan sanksi disiplin ringan sesuai ketentuan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Kasus netralitas ASN di Sulsel cukup tinggi. Tahun 2019 lalu, Bawaslu RI mencatat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN tertinggi kedua di Indonesia, setelah Sulawesi Tenggara.

Selain ARB kasus serupa juga menjerat Devo Khadaffi. Tapi sanksi untuk Devo, berbeda. Keponakan Menteri Pertanian dan mantan Gubernur Sulsel dua periode Syahrul Yasin Limpo ini disanksi sedang.

Anehnya, rekomendasi KASN yang juga keluar tanggal 8 Juni itu tidak pernah diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Inspektorat Pemprov Sulsel baru melakukan klarifikasi kepada Devo pada 11 Juni lalu.(andi-riel)

Pos terkait