Sebab, hal tersebut dapat melahirkan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah dan anggota DPRD yang notabene selaku lembaga pengawas pemerintahan kota Makassar.
“Seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Harusnya ini menjadi perhatian dimasa pandemi mengikuti imbauan pemerintah. Jangan buat aturan baru. Harusnya ini menjadi perhatian semua pihak. Ikuti prosedur yang dibuat pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, sikap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Hadi Ibrahim juga disorot oleh Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak.
Menurut dia, seorang anggota dewan seharusnya membangun kepercayaan publik agar tidak lagi terjadi pengambilan jenazah berstatus PDP di rumah sakit.
“Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Karena masyarakat yang mengambil jenazah itu tidak percaya lagi ke pemerntah. Selama ini kalau kita lihat baik gubernur dan walikota saling bertentangan dan tidak meyakinkan publik karena DPRD tidak hadir mengoreksi,” kata Anwar, Rabu (1/7/2020).
Anwar menuding tindakan nekad yang dilakukan politisi PKS, Hadi Ibram Baso dinilai berkontribusi membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan tenaga kesehatan.
“Saya melihat juga ada anggota DPRD yang berkontribusi membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan juga tenaga kesehatan,” ungkapnya. (andi/riel)
