Sementara itu kordinator aksi, Sardi mengungkapkan, aksi ini adalah puncak kegelisahan dari masyarakat nelayan kepulauan Sangkarrang. Sebab dua bulan terakhir nelayan sangat sulit mendapatkan ikan di sekitar penambangan tersebut.
Lokasi kapal penambang adalah area para nelayan di sekitar kepulauan Sangkarrang sehari-hari menangkap ikan. Mereka menuntut agar aktivitas tersebut dihentikan karena bertentangan UU No. 27 tahun 2007 tentang pulau-pulau dan UU No. 7 tahun 2016 tentang kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Ini adalah puncak kegelisahan masyarakat nelayan. Sebab dua bulan terakhir hasil tangkapan nelayan menurun. Ternyata ada aktivitas penambangan di area tersebut. Kami meminta agar aktivitas tersebut dihentikan, karena telah bertentangan UU No. 27 tahun 2007 tentang pulau-pulau dan UU No. 7 tahun 2016 tentang kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tegas Sardi.
Sardi yang juga Ketua KNPI Kec. Sangkarrang mengatakan, bahwa tidak ada tawar menawar untuk hal ini. Sebab ini tentang keberlangsungan hidup para nelayan di kepulauan.
‘’Aktivitas ini berdampak abrasi ke pulau-pulau di Kec. Sangkarrang, jika aktivitas ini tidak juga dihentikan kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak,” ancam dia saat dihubungi wartawan.
Sementara itu, Perwakilan dari PT. Boskalis, Lukman, turun menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi untuk mediasi.
Aksi ini di kawal oleh Polairud, Lantamal VI TNI AL, dan Perwakilan dari Pemerintah Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang.
Beberapa waktu lalu aksi serupa dilakukan nelayan Desa Bontomarannu di Perairan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/5/2017). Mereka mengepung dan mengusir paksa KM Bulan yang tengah melakukan penambangan pasir.
Dengan menggunakan perahu tradisional, para nelayan mengepung dan menggeledah kapal sebelum akhirnya kapten kapal bersedia meninggalkan lokasi guna menghindari amukan para nelayan.(andi/riel)
