Kronologi Kasus Dugaan Penipuan Kunjungan Penelitian Prodi Pendidikan Akuntansi UNM

  • Whatsapp

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pada awal November 2019, babak wacana penelitian ini mulai dibahas oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi dan produksi, Sahade, S.Pd.,M.Pd.

Ia mulai menyosialisasikan bahwa akan ada penelitian April 2020 dan meyarankan untuk segera melakukan pembentukan panitia.

Muat Lebih

Pada 1 Desember 2019 Panitia terbentuk melalui voting yang berlansung diruangan BD 101 Fakultas Ekonomi UNM. Berikut hasil rapat dan strukturnya : Ketua : Yusfi Tsabita Nanda Yusuf, Sekretaris: Nurhikmayanti, Bendahara : Fhirda Andirah,  Korlap : Zulkifli, Anggota : Ryan Aprianto, Nuraisyah Mahmud, Chaerul Azwar, Chadija Djul Pancawati.

Setelah kepanitiaan terbentuk, pihak panitia menghadap ke bapak Sahade dan direkomendasikanlah travel PT Mutiara Bali dalam hal ini Mohammad Zakkir dengan alasan sudah dipergunakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya.

Selain itu, juga ada beberapa orang yang mengajukan penawaran travel yaitu, Nurhikmayanti dan dari salah satu alumni di kampus UNM. Panitia memilih Zakir dengan pertimbangan saran dari dosen dan menimbang harga pengajuan Rp 4 juta saat itu.

Pihak travel dalam hal ini zakir mengajukan harga Rp 4 juta dengan kesepakatan secara lisan minimal pax 140 orang dengan rute Yogyakarta, Malang dan Bali.

Fasilitas yang dijanjikan travel yaitu hotel bintang 3, makan di restoran, destinasi Borobudur, Malioboro, PT Oma Teaser, kebun Apel Malang, Morodadi, pantai Pandawa Bali, Bedugul, Krisna, Kuta dan Jogger.

Adapun keseluruhan itenarary tersebut tidak dilampirkan dalam dokumen (hitam diatas putih) penting dengan menimbulkan kesan bahwa semua fasilitas yang dijanjikan tidak bisa menjadi tuntutan hak konsumen.

Tangal 21 Desember 2019, panitia pelaksana memutuskan jadwal pemberangkatan kunjungan penilitian pada 6-11 April 2020 dengan jumlah 144 orang terkonfirmasi.

Proses penagihan dan pembayaran

Pada 3 januari sampai 5 Februari 2020 proses penagihan dimulai dan 97 % peserta telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1 juta dan 6 orang diantaranya bahkan telah melakukan pelunasan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, 20 Januari 2020 atas permintaan travel. Bendahara melaporkan, bahwa sudah 27 orang melakukan pembayaran dengan jumlah uang Rp 34 juta.

Pihak travel dalam hal ini zakir memita melakukan transfer Rp 5 juta dengan alasan dipinjam untuk urusan tamunya yang lain, dan saat itu juga bendahara panitia lakukan transferan. (diperkuat dengan bukti).

Seiring berjalannya waktu, Zakir terus mempertanyakan jumlah peserta yang terdaftar beserta jumlah uang yang terkumpul. Alhasil, pada 6 Februari 2020 bendahara melakukan transfer sebesar 130 juta atas permintaan zakir dengan alasan pembayaran tiket pesawat tanpa melampirkan invoice.

(Dalam hal ini seharusnya pihak travel tidak dibenarkan melakukan pembayaran tiket jika tidak ada MoU atau kesepakatan dalam bentuk surat penunjukkan resmi dari pihak kampus, atau surat izin orang tua untuk memastikan persetujuan konsumen atas pemberangkatan lalu memutuskan pembelian tiket).

Selanjutnya, pada 13 Februari 2020 bendahara mentransfer Rp 20 juta rupiah atas permintaaan travel dengan alasan untuk pembayaran tiket juga tanpa melampirkan invoice.

Tgl 15 Februari 2020, Zakir meneruskan pesan pihak ticketing yang menyampaikan jika ingin mengamankan seat, maka harus dilakukan pelunasan secepatnya dan bendahara melakukan transfer sebesar Rp 15 juta.

Selanjutnya, 18 Februari 2020, bendahara melakukan transfer Rp 15 juta atas permintaan travel dengan alasan pembayaran tiket pulang.

20 Februari 2020, bendahara kembali mentransfer Rp 15 juta masih persoalan tiket.

Selanjutnya, pada 24 Februari 2020, bendahara mentransfer Rp 15 juta dengan alasan pembayaran tiket pulang. Selain itu, di hari yang sama bendahara juga mentransfer dana 2 juta untuk biaya kunjungan Zakir ke Makassar.

Lebih lanjut, 25 Februari 2020, bendahara mentransfer dana Rp 24 juta bersamaan dengan itu, pihak travel memperlihatkan surat izin masuk morodadi.

Sehingga disimpulkan, sejak 25 Februari hingga 3 April, bendahara telah melakukan transferan dengan totalnya mencapai Rp 440 juta, tanpa ada invoice dan bukti pembayaran yang diberikan pihak travel dalam hal ini Zakir.

(Tindakan bendahara melakukan transfer kepada Zakir atas dasar kepercayaan bahwa si Zakir ini, rekomendasi dosen pengampu, Sahade. Bahwa travel ini telah beberapa kali dipakai oleh angkatan sebelumnya).

Februari hingga pertengahan Maret 2020, Indonesia diterpa pandemi Covid-19 dan mulai lah muncul polemik terkait pemberangkatan dit ataran Mahasiswa dan orang tua.

Menanggapi hal tersebut dosen pengampu Sahade, S.Pd., M.Pd, menyarankan reschedule dibulan Juni.

Dalam hal ini melalui ketua panitia mengaku, bapak Sahade menjaminkan nilai A plus bahkan jika ada nilai diatas itu akan diberikan untuk empat mata kuliah yaitu (manajemen produksi, budgeting, TIK dan komputer akuntansi).

Adapun itu, berlaku juga bagi peserta yang tidak ikut tapi tetap melakukan pembayaran sebesar 4 juta. (pernyataan didukung bukti percakapan).

Sementara, dari pihak travel dalam hal ini Zakir telah menekankan sejak awal. Jika dilakukan pembatalan oleh konsumen maka uang yang telah disetorkan tidak akan dikembalikan.

(Inilah yang menjadi landasan keluarnya kesepakatan untuk tetap berangkat dan melakukan reschedule tiket hingga menyebabkan munculnya kerugian dan keharusan melakukan penambahan pembayaran sebesar 1 juta rupiah dari harga awal 4 juta rupiah).

Dihadapkan dengan pilihan menghindari kerugian pembayaran yang akan dianggap hangus oleh pihak travel, 119 peserta melakukan reschedule dan 25 orang membatalkan meski harus menanggung kerugian. Biaya reschedule dibayarkan oleh bendahara panitia langsung kepihak maskapai, menggunakan kas yang tersedia dan tambahan pinjaman karena kas saat itu tidak mencukupi.

Sementara, terkait dengan perizinan untuk tanggal pemberangkatan awal April yang telah direschedule sebelumnya, panitia bertanya kepada dosen pengampu terkait persuratan dan perizinan kampus namun dosen pengampuh menyatakan itu tidak perlu karena tidak ada hubungannya.

(Dekan saat itu adalah Prof. Dr. Muhammad Azis, M.Si, tidak diberi informasi apapun terkait kegiatan hingga akhir jabatannya).

Selanjutnya, Juni 2020 ketua panitia dihubungi oleh pimpinan fakultas baru yang terpilih, Prof. Thamrin Tahir, M.Pd, terkait informasi akan diadakannya kegiatan penelitian. Dekan mengarahkan panitia untuk konsultasi dengan ketua prodi terkait hal ini.

Ketua prodi baru yang terpilih Ridwan Tikollah, S.Pd.,M.Sa mengusulkan pada panitia untuk membuat surat pernyataan izin orang tua sebagai bahan permohonan izin kepada pimpinan fakultas saat itu. Namun, hanya ada 17 peserta yang bisa mengumpulkan izin.

Karena solusi ini tidak bisa terpenuhi, maka dekan melakukan pemanggilan kepada panitia bahwa untuk melakukan pembatalan, tapi panitia bersikukuh berangkat dengan alasan kalau tidak berangkat fasilitas dihanguskan pihak travel dan yang refund hanya tiket pesawat, itupun dalam jangka waktu 3-6 bulan.

Tidak hanya itu, tekadnya untuk berangkat dan tidak ingin menanggung kerugian, pimpinan fakultas menekankan untuk tidak akan memberi izin, jika tetap memaksakan itu dikembalikan saja kepribadi masing masing. Sementara ketua Prodi menyatakan, jika bisa menjamin dirinya sendiri ketua prodi tidak punya wewenang melarang.

Akhirnya 35 orang memutuskan akan tetap berangkat dan selebihnya meminta refund.

Memasuki Juli 2020, menanggapi kasus yang tidak kunjung selesai lembaga kemahasiswaan Akuntansi (LK AK) menginisiasi wadah tutuntan orang tua mahasiswa, 

Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Hima Ak) Muhammad Akzan Said, bersama tim investigasi yang terbentuk, melakukan penelusuran legalitas travel dan mediasi dengan panitia guna mendengarkan aspirasi dan alasan akan adanya pemeberangkatan 35 orang tersebut, dilain sisi yang tidak berangkat akan dianggap harus rela menaggung kerugian.

Dalam proses mediasi dan penelusuran dari pihak panitia didapatkan bukti pernyataan dosen pengampu yang memberikan penekanan untuk tetap berangkat. Sementara dari pihak travel tak henti-hentinya membujuk panitia untuk tetap berangkat dengan mengabaikan kondisi pandemi.

Proses mediasi saat itu lembaga kemahasiswaan beserta tim menjelaskan kerugian dan ancaman bahaya yang akan timbul jika pemberangkatan pada 19 Juli nanti tetap dipaksakan dan mengabaikan kondisi saat ini.

Menyadari akan hal tersebut, panitia yang telah mendapat dukungan dari lembaga kemahasiswaan (himpunan mahasiswa akuntansi), memutuskan untuk membatalkan semua keberangkatan dan bersedia membantu tim investigasi dalam proses mengumpulkan data dan bukti.

Pada penelusuran selanjutnya tim investigas mendatangi kantor PT. Mutiara Bali yang beralamat di Jl. Tamangapa Raya No 260 B Antang, kota Makassar. Setiba di lokasi, kantor tersebut dalam kondisi tutup dan tampak terbengkalai. Berdasarkan pernyataan salah seorang tetangga, Sukmawati memberi keterangan bahwa travel tersebut sudah lama tutup.

Surianti yang dibeberkan oleh Zakir sebagai direktur PT Mutiara Bali ternyata sudah lama tidak menjabat sejak meninggalnya ibu Hafsa selaku pemilik perusahaan tersebut.

Saat dikonfirmasi soal posisinya sebagai direktur, ia menuturkan bahwa perusahaan tersebut sudah lama ditutup sejak 3 tahun lalu.

“Saya sudah tidak bekerja lagi dan tidak menjadi direktur,” ujarnya kepada infosulsel, Ahad (12/7/2020).

Zakir saat itu, sudah beberapa hari telah menonaktifkan nomor teleponnya dengan alasan tidak mau dihubungi oleh wartawan dan lembaga kemahasiswaan.

“Saya tidak mengetahui kasus ini, Zakir pun tidak bisa dihubungi dan kenapa saya dihubung-hubungkan itu sudah penipuan,” cetusnya dengan nada kesal.

Sementara itu, tim mengecek nama perusahaan PT Mutiara Bali di website Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhukam) hasilnya tidak ditemukan adanya perusahaan terdaftar atas nama perusahaan tersebut.

(Dalam hal ini zakir menggunakan nama travel PT Mutiara Bali dalam pelayanan kunjungan penelitian ini. Tindakan mengatasnamakan perusahaan yang sudah tutup itu indikasi penipuan. Selain itu Zakir meng-handel segala sesuatu baik transfer uang dan lain sebagainya tanpa manajemen perusahaan yang jelas).

Merasa terdesak atas tindakannya, Zakir menonaktifkan nomornya hingga tidak bisa dihubungi. Sementara, tetap mencoba berkomunikasi dengan panitia ia menggunakan nomor lain.

Pokok pembicaraan Zakir berdasarkan pengakuan panitia bahwa dia akan melakukan pengembalian, namun tidak seluruhnya. Bahkan, terkesan berusaha menggelembungkan harga tiket dan mencoba mencari segala cara agar uang yang dikembalikan jumlahnya hanya sedikit.

Lebih lanjut, hasil pembicaraan Zakir dengan panitia melalui via telepon, Zakir mengatakan uangya sudah tersebar untuk DP dan kata dia, berapapun yang akan terkumpul itu juga yang dikembalikan. Ia juga menyatakan bahwa ada sejumlah uang yang telah diberikan ke si botak (Yang dimaksud adalah dosen bersangkutan yaitu pak sahade telah menerima sejumlah uang dari zakir).

Pernyataan itu beberapa kali diungkapkan Zakir melalui sambungan telepon dengan panitia. (bukti bisa dipertanggungjawabkan).

Panitia mengungkapkan bahwa kami akan berusaha untuk mendesak Zakir mengembalikan seluruh kerugian yang muncul akibat rencana kegiatan penelitian ini didampingi oleh himpunan dan seluruh tim yang terlibat.

Adapun tanggapan miring yang mengaggap panitia melakukan penipuan itu tidak lah benar. Jika ada telpon dari pihak orang tua ke pihak dosen dan travel itu selalu dilimpahkan ke panitia seakan panitia yang disalahkan.

Pihak panitia sendiri menyatakan kami akan mengungkapkan segalanya disertai dengan bukti bukti.

Demikian kronologi kasus ini, bersumber di Himpunan Akuntansi Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Makassar (HIMA AK FE UNM), berdasarkan hasil penyelidikan tim investigasi. Segala hal yang dimuat dalam kronologi ini disertai bukti yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya ia memberikan kesempatan bagi pihak orang tua untuk menentukan langkah yang akan ditempuh.

Adapun terkait nilai mahasiswa yang sampai saat ini belum diberikan, pimpinan fakultas ekonomi universitas negeri Makassar komitmen akan membantu. Ia juga mengaku, sudah ada langkah terkait persoalan ini apabila akhir 30 juli 2020 nilai tetap tidak dberikan. (andi)

Pos terkait