Plt Kadis Pendidikan kota Makassar Amalia Malik Hambali saat dikonfirmasi via telepon maupun pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp (WA) sama sekali tak memberi respon.
Sementara itu Penjabat (Pj) Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin justeru berbeda. Ia bahkan mengancam akan menindak para kepala sekolah jika terbukti melakukan pungli pada PPDB.
‘’Pungli tidak boleh terjadi apalagi pada proses PPDB. Undang-undang jelas mengatur soal itu (Pungli). Kita akan kenakan sanksi kalau terbukti,” janji Rudy.
Namun Rudy tidak menjelaskan langkah-langkah kongkrit guna mengatasi transaksi yang sering terjadi ajang bisnis tahunan di sejumlah sekolah.
Melihat carut marutnya perkembangan PPDB di beberapa tingkat sekolah di Makassar, Ketua Forum Orangtua Murid, Herman Hafid Nassa merasa geram. Ia mengatakan kesemrautan sistem penerimaan ini karena adanya dugaan kongkalikong di dalamnya.
“Kami berapakali diundang untuk membahas persoalan ini. Tapi nyatanya tidak ada tanggapan saat mengajukan keluhan-keluhan orangtua murid,” sebut Herman.
Ia merujuk pada pada sistim penarikan jarak atau sonasi. Kuat dugaan ada unsur bisnis di dalamnya. Ia juga menyebut tidak adanya transparansi sekolah mengenai jumlah siswa yang bakal diterima, baik yang daftar ulang maupun yang tidak mendaftar ulang.
‘’Sekolah yang ingin menurunkan tipe sekolah dari A ke B harus berdasarkan keputusan tim kementrian akreditasi. Jadi tidak bisa serta merta mengurangi penerimaan siswa mengingat banyaknya animo masyarakat yang ingin masuk di sekolah negeri,” cetus dia. (riel)
