INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Tamalate melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Makassar. Mereka menuntut transparasi dana Covid-19 dan rangkap jabatan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
Namun sangat disayangkan, aksi tersebut berujung anarkis. Demonstran masuk ke dalam ruang paripurna dan merusak sejumlah inventaris kantor DPRD.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DRPD Kota Makassar, Azwar meminta pimpinan DPRD untuk mengevaluasi kinerja dari kesekwanan secara menyeluruh.
Menurut Azwar, insiden pagi tadi itu bisa jadi karena kurangnya komunikasi dan pengamanan di DPRD kota Makassar.
“Teman-teman mahasiswa kan kasihan, mungkin capek atau apa, terus tidak ada informasi efektif dari kesekwanan ya mereka melakukan insiden,” ujar Azwar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (1/9/2020).
Azwar berharap, ada evaluasi dari Sekretariat DPRD Makassar untuk aparat yang berjaga di DPRD Makassar, mengapa kejadian tersebut terjadi dan tak bisa diantisipasi.
“Mestinya kan diantisipasi. Orang tidak akan melakukan kerusakan jika merasa kekuatannya berimbang. Karena tidak ada yang jaga, kekuatan tidak berimbang, ya terjadilah,” sambungnya.
“Khusus pada kesekwanan, kita meminta pimpinan DPRD untuk mengevaluasi semua kesekwanan, ya kehumasan, termasuk Satpol-PP yang ditugaskan disini,” pinta Azwar.
Legislator asal Fraksi PKS itu menuturkan, Gedung DPRD merupakan marwah anggota Dewan dan kantor wakil rakyat sehingga harus dijaga dengan baik.
“Ini Marwah DPRD ada disini, apalagi ruang paripurna ruang tempat berkumpulnya anggota dewan adalah Marwah,” pekik Azwar.
Terpisah, senada juga diungkapkan Kasrudi yang juga asal Komisi A, mempertanyakan mudahnya gedung DPRD dibobol dan dirusak, karena lemahnya pengamanan yang ada di dalam Gedung DPRD Makassar.
“Kenapa bisa dengan mudah ruangan paripurna dibobol, Ndak boleh, harusnya ada pengamanan didalamnya,” tegasnya.
Kasrudi yang menerima aspirasi massa aksi menjelaskan, tuntutan aksi itu meminta DPRD Makassar difasilitasi untuk dimediasi bersama Pemkot Makassar.
“Mereka meminta kepada anggota DPRD kota Makassar untuk memediasi dengan pemerintah Kota Makassar terkait hal tersebut,” sambungnya.
“Mereka meminta transparansi anggaran Covid-19, ya kami sebagai anggota Dewan akan menerima aspirasi tersebut,” pungkas Kasrudi. (andi)
