Kopel Indonesia : Pilkada Serentak 2020 Berpotensi Menjadi Cluster Baru Covid-19

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Keputusan Pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 270 daerah sedang berlangsung. Saat ini telah memasuki tahap pendaftaran bakal calon (Balon).

Namun seiring proses berjalan, sudah ada sejumlah Balon telah dinyatakan terpapar Covid-19. 

Bacaan Lainnya

Komisi Pengawas Legislatif (KOPEL) Indonesia telah mencatat sedikitnya 8 Balon yang terpapar covid-19, diantaranya, Arsyad Kasmar (Cawabup Luwu Utara), Irwan Bachri (Cabup Luwu Timur), Lisa ( Cawalkot Binjai), Khairunas (Cabup Solok Selatan), Suyatno (Cabub Rokan Hilir), Antoni Imam (Cabup Lampung Selatan), Muhammad Fajri (Cawabup Klaten), Inisial IR (Cawabup Dompu).

“Hasil pantauan lapangan KOPEL Indonesia juga menemukan sejumlah calon yang mengadakan konsolidasi,  deklarasi dan bentuk kerumunan lainnya dengan jumah ratusan orang tanpa ada protokol kesehatan,” tutur Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak dalam keterangan tertulisnya, Ahad (6/9/2020).

“Tidak ada lagi jarak antara orang, masker hanya dikalungkan dileher, berdesakan dan bersentuhan dan bentuk pelanggaran lainnya terjadi di lapangan. Kelihatan hanya hasrat berkuasa yang ada, keselamatan orang-orang tak lagi dihiraukan,” sambung Anwar.

Olehnya itu, KOPEL Indonesia mengingatkan kepada KPU dan pemerintah jangan sampai menjadi sumber malapetaka bagi warga di 270 daerah karena Pilkada sangat berpotensi menjadi cluster baru Covid-19.

“KOPEL Indonesia juga mengingatkan agar KPU dan Pemerintah bertanggungjawab atas hal ini dan jangan hanya berani membuat keputusan dan mengeluarkan aturan tapi tidak bertanggungjawab pada pelaksanaan,” tegas Anwar.

“Setelah keputusan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada seretak 2020 dan keluarnya PKPU No.6 tahun 2020 tentang  pemerintah seakan melepas pelaksaan tahapan Pilkada tanpa kontrol,” imbuhnya.

Padahal dalam dalam aturan PKPU no. 6 tahun 2020  tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Sangat jelas protokolnya termasuk pelarangan berkumpul bagi penyelenggara dan pasangan calon.

Pasal 11 Ayat (1) misalnya menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Lanjut Anwar, Kopel menduga banyak pelanggaran di lapangan namun KPU dan KPUDtidak memberikan teguran. Bahkan kata dia, Bawaslu daerah tidak menjadikannya sebagai temuan.

Padahal Dalam PKPU no. 6 tahun 2020 Pasal 11 ayat (2) jelas dinyatakan, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut.

Untuk mematuhi protokol kesehatan, dan di ayat (3) dijelaskan, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran namun tidak mengindahkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa berhak mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (andi)

Pos terkait