Penyelenggara Pilkada di Tengah Pusaran Covid-19, Layak Ditunda?

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada dalam pusaran covid-19. Hal itu terungkap setelah Ketua KPU RI dan Sulsel terpapar Covid-19.

Arief Budiman sempat berkunjung ke daerah Makassar didampingi Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir sebelum dinyatakan positif Covid-19 dalam rangka koordinasi Pilkada 2020.

Bacaan Lainnya

Saat ini Arief sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya. Sementara Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir beserta istrinya kini menjalani perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo.

Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 sangat berpotensi munculnya kluster baru covid-19. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan penundaan Pilkada.

Terbaru, dalam data KPU per 10 September 2020, sebanyak 60 bakal calon dan wakil kepala daerah serta 96 petugas di Boyolali terpapar Covid-19.

“Kemarin Ketua KPU RI juga terpapar. Sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Kota Makassar untuk menghadiri kegiatan konsolidasi KPU 12 Kabupaten/Kota se- Sulsel. Hari ini juga Ketua KPU Sulsel juga dinyatakan positif terpapar Covid-19,” ujar Anwar kepada INFOSULSEL.COM, Sabtu (19/9/2020).

“Tidak menutup kemungkinan sejumlah anggota KPUD di Sulsel juga terjangkit karna berada satu forum dengan Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir,” sambung Anwar lugas.

Dari data di atas, Kopel menyebut kuat dugaan indikasi adanya kluster pilkada yang dimungkinkan berasal dari para penyelenggara. Kata dia, kluster ini akan sangat berbahaya karena menjadi sumber penyebaran ke masyarakat di saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga lemah.

Dengan kondisi ini, Kopel Indonesia meminta kepada KPU, KPUD dan pemerintah untuk bertanggungjawab atas seluruh biaya penanganan, karantina dan biaya-biaya lain untuk penyelenggara yg sudah tepapar serta memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh penyelenggara di 270 daerah.

“Para penyelenggara yang sempat berinteraksi dengan Ketua KPU RI dan Ketua KPU Sulsel untuk segera melakukan tes Swab. Kemudian, mempertimbangkan penundaan Pilkada yang pengaturannya di atur dalam Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 120,” sebutnya.

“Kemudian, mengevaluasi seluruh pelaksanaan tahapan Pilkada berdasarkan PKPU no.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi,” tandas Anwar.

Lain halnya, pengamat politik Nurmal Idrus yang tidak sepakat apabila Pilkada khususnya di Makassar ditunda. Menurutnya, KPU menggelar Pilkada dengan pola dan sistem yang sudah diatur dengan baik.

“KPU menggelar pilkada dengan pola dan sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga meski komisioner mengalami hal yang tak diinginkan, maka pilkada tetap bis berjalan dengan baik,” tegas eks Ketua KPU Makassar ini kepada INFOSULSEL.COM, Sabtu (19/9/2020).

“Apalagi, KPU Sulsel dalam pilkada ini hanya berperan sebagai regulator saja dan bukan pelaksana,” sambungnya.

Direktur Nurani Strategic itu lebih memilih Pilkada tetap dilanjutkan sambil melihat perkembangan kedepannya.

“Pilihan terbaik adalah tetap lanjut sambil melihat perkembangan selanjutnya,” imbuh dia.

Meski demikian, Nurmal sepakat Pilkada dilanjutkan, namun tidak pada aturan kampanye Pilkada mengizinkan adanya konser musik. Nurmal menilai, konser musik berpotensi terjadinya kerumunan massa.

“Aturan ini menurut saya, tak melalui proses pemantangan dan uji publik yang paripurna di KPU,” ungkapnya.

Kata Nurmal, sebaiknya aturan itu direvisi sebelumnya kampanye dimulai. Karena. akan berpotensi besar menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19.

“Terutama PKPU 10 itu harus dilakukan revisi, karena berpotensi besar menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19. Terutama pada aturan yang membolehkan acara yang berpotensi mengundang jumlah massa besar seperti konser, rapat umum dan jalan sehat,” pungkas Nurmal. (andi)

Pos terkait