Kopel Indonesia Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pengesahan Rancangan Undang-Undnag (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (5/10/2020),  di tolak habis-habis oleh Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, karena telah mengabaikan suara publik.

Menurut Kopel, sejak awal munculnya RUU Omnibus Law oleh Pemerintah telah banyak mendapatkan kritik dan kecaman publik, karena isinya yang lebih mengabdi kepada pemodal dan investor dari pada memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para pekerja.

Bacaan Lainnya

“Suara masyarakat hampir tidak di dengarkan hingga Penyerahan ke DPR RI dan Pembahasan dilakukan sampai akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang (UU),” ujar Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak di keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Kopel Indonesia melihat ini sebagai sikap otoriter yang jauh dari proses demokrasi yang dibangun dalam proses legislasi di Indonesia. Kejadian ini mengulangi kondisi yang terjadi pada penetapan revisi UU KPK yang menunjukkan sikap pongah terhadap suara publik.

“Dalam pembahasannya, DPR terus mengebut dan hanya membuka partisipasi yang sangat terbatas, draft rancangan tidak dibuka ke publik, pasal-pasal krusial dari kritik publik tidak ditanggapi dan  ditetapkan hingga akhir pembahasan,” tukas Anwar.

Berikut sikap pernyataan sikap KOPEL Indonesia menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

1. Menyatakan bahwa Proses Pembahasan dan Pengesahan RUU Omnibuslaw adalah proses legislasi yang gagal.

2. Menolak Penetapan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

3. Memberikan dukungan kepada Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia yang melakukan aksi kecaman dan penolakan terhadap Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI. (andi)

Pos terkait