Ini 6 Pola Intimidasi Polairud Terhadap Nelayan Kodingareng

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Nelayan Pulau Kodingareng diduga telah mendapatkan intimidasi sedari awal aktivitas penambangan pasir dari Kapal milik PT Boskalis Indonesi di perairan Makassar untuk proyek Makassar New Port (MNP).

Aksi intimidasi terhadap nelayan disebut-sebut makin meningkat seiring dengan gerakan perlawanan di lingkaran nelayan makin luas, serta solidaritas perjuangan makin kuat dari berbagai sektor.

Bacaan Lainnya

Aliansi Selamatkan Pesisir bersama Koalisi Selamatkan Laut Indonesia mencatat, setidaknya ada 6 pola praktik intimidatif yang dillakukan oleh Polairud Polda Sulsel terhdap nelaya,

Data yang diterima infosulsel.com, Kamis (1/10/2020), pola pola itu dilakukan baik yang sifatnya verbal maupun non verbal sejak  Juli – September 2020.

“Adapun dari serangkaian praktik intimidatif tersebut, kami menemukan beberapa pola yang terjadi selama ini di Kodingareng,” ungkap pendamping Nelayan Kodingareng, Edy Kurniawan Wahid.

Pertama kata, Edy, pola pembatasan atau penanganan aksi masyarakat dan nelayan Kodingareng menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur.

“Kedua penanganan aksi diarahkan secara khusus kepada masyarakat dan nelayan Kodingareng, serta aktivis, dan pers mahasiswa yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk bersolidaritas dan melindungi lingkungannya,” tuturnya.

“Ke tiga adalah langkah yang diambil oleh Polairud Polda Sulsel tidak memperhatikan peraturan hukum yang semestinya. Selanjutnya, tindakan intimidatif Polairud Polda Sulsel yang mendatangi tempat tinggal nelayan membuat nelayan takut untuk bertindak dan beraktivitas,” papar Advokat LBH Makassar ini.

Sejumlah peristiwa tersebut, menurut Edy, bertujuan untuk membungkam kebebasan sipil nelayan yang sedang melindungi wilayahnya.

“Keenam atau terakhir yakni tidak memberikan akses kepada para pendamping hukum yang menangani kasus kriminalisasi,” imbuhnya

“Bahwa dari serangkaian tindakan intimidatif dari Polairud Polda Sulawesi Selatan ini telah menutup problem penambangan pasir yang merugikan kehidupan nelayan secara sistemik,” tutupnya. (bs)

Pos terkait