Ini Sederet Alasan Fraksi Demokrat Makassar Tolak RUU Cipta Kerja

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar Adi Rasyid Ali .(FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Sejumlah pasal dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap Partai Demokrat akan merugikan kesejahteraan karyawan dan buruh. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP.  Ini yang membuat upah pekerja lebih rendah.

Demokrat juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam RUU Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

Berikut sejumlah alasan mengapa Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan fraksi Demokrat di DPRD Kota Makassar tolak RUU Cipta kerja.

1. Tidak urgen

Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, RUU Cipta Kerja bukanlah hal urgen sehingga harus dipaksakan. Seharusnya fokus dengan penanganan covid dan ekonomi.

“RUU Cipta Kerja tidak urgen dan tidak dalam kegentingan yang memaksa. Fokus atas pandemi dan ekonomi dulu,” ujar AHY, Selasa (6/10/2020).

2. Tidak pro rakyat dan bertolak dengan sila kelima Pancasila

AHY memandang, RUU Cipta Kerja akan berpotensi meminggirkan hak-hak kepentingan kaum pekerja. Bahkan mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya di sila kelima.

“RUU Cipta Kerja mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya di sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang lebih kapitalistik dan neo-liberalistik,” demikian kata AHY.

3. Kondisi perekonomian yang buruk

Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggaungkan sejumlah alasan mengapa RUU Cipta Kerja harus ditolak karena banyak pertimbangan.

“Memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan memilih ekonomi rakyat itu lebih penting,” ungkap Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).

Sementara, penanganan Covid-19 mesti yang harus lebih diutamakan. Sebabnya, pemerintah lah yang jadi garda terdepan.

“Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan negara dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, sejalan dengan itu Demokrat tolak RUU Cipta Kerja,” cetus ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara.

Di lain sisi, RUU Cipta kerja terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan riakan buruh/pekerja dan karyawan. Justru, Undang-undang ini melegitimasi pengusaha untuk leluasa menentukan waktu istirahat.

“Tidak bijak jika memaksakan RUU yang kompleks ini dibahas kilat, Demokrat tolak RUU Cipta Kerja,” ujar anggota DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad.

4. Cacat subtansi dan prosedural

Alasan lainnya karea cacat subtansi dikemukakan oleh Fatmawati Wahyuddin, yang juga anggota DPRD Makassar. Ia berpandangan, mana mungkin RUU yang cacat subtansi ini patut untuk diterima.

“Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja ini karena cacat subtansi dan prosedural,” imbuh Fatmawati.

5. Demokrat pertimbangkan suara rakyat

“RUU Cipta kerja berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita, termasuk di Makassar. Demokrat bersama buruh dan pekerja,” tandas Arifin Kulle.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” ujar Airlangga, Ahad (4/10/2020) lalu.

Sekadar diketahui, RUU Cipta Kerja yang merupakan satu dari tiga di Omnibus Law sudah disahkan pada Senin (5/10/2020) kemarin. (andi)

Pos terkait