INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (6/10/2020).
Mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) ini menggelar unjuk rasa menuntut pembatalan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa berdemo dengan menutup sepanjang Jalan Urip Sumoharjo.
Dari pantauan INFOSULSEL, mereka datang sekira pukul 13.00 Wita, tampak mereka membentangkan spanduk serta bendera aliansi dan organisasi kampus masing-masing. Arus lalu lintas di jalan protokol tersebut pun lumpuh total, sejumlah pengguna jalan memilih memutar balik kendaraannya dan mencari jalur alternatif lainnya.
Juru Bicara FPR Sulsel, Angga mengatakan pihaknya menggugat para wakil rakyat yang dinilai terburu-buru mengesahkan Omnibus Law, tanpa mendengar suara dari beberapa pihak.
“Tuntutan utama kami yaitu cabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja, karena di UU itu PHK semakin dipermudah. Kedua penghilangan atau pengubahan upah minimum kota menjadi upah provinsi. Itu akan semakin memberangus para buruh,” katanya.
Apalagi, menurut Angga ada pertimbangan penting yang harus dibahas lebih jauh dari UU Cipta Kerja tersebut. Angga berpendapat aturan sangat merugikan pekerja, buruh, petani, nelayan dan warga kecil pada umumnya.
Sementara itu, hal yang sama diutarakan Jenderal Lapangan FPR, Ikhsan Hidaya bahwa pelibatan sejumlah pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh buruh tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Wakil rakyat dianggap ceroboh dalam menentukan nasib rakyat.
“Hal krusial sebenarnya dari Omnibus Law, karena pengesahan UU Cipta Kerja ini saat pembahasan tidak melibatkan beberapa pihak. Pembahasannya tidak fundamental dan terburu-buru,” jelasnya.
FPR, lanjut Ikhsan, berencana akan melakukan aksi sampai tiga hari ke depan di kantor para wakil rakyat itu kembali.
“Kita mau konsolidasi ulang, sekaligus evaluasi. Rencana dua sampai tiga hari ke depan, gerakan lanjutan,” pungkasnya. (ariani)
