ARA Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum di Hotel Grand Imawan jalan Pengayoman, Makassar, Senin (16/11/2020).

Hadir sebagai narasumber, legislator DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kota Makassar, Hari dan Wakil Ketua Ombusdman Kota Makassar, Muh Irwan.

Bacaan Lainnya

Dalam pemaparannya ARA, sapaan akrab Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar mengatakan, Perda ini diinisiasi bagaimana memberikan wawasan kepada para peserta mengenai adanya bantuan hukum kepada warga yang kurang mampu dan memberikan pemahaman atas persamaan hak atas kedudukan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

“Perda bantuan hukum ini masih banyak belum tahu, padahal hal hak kita sebagai warga Kota Makassar. Pentingnya Perda ini bagaimana mengetahui pengajuan persoalan hukum, tentunya melalui prosedur. Perda ini dibuat untuk warga yang tidak mampu dengan melalui surat keterangan dari lurah,” papar ARA.

ARA mengurai, pentingnya memahami Perda bantuan hukum ini bagi warga. Ia menyebutkan salah satu contoh, bilamana ada masalah perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terkesan menyulitkan warga untuk membuat perizinan atau terindikasi pungli, maka bisa langsung dilaporkan.

“Bilamana Dinas PM-PTSP masih ada pungli silahkan dilaporkan ke Ombusdman, pemerintah kota dalam hal ini Kabag Hukum dan HAM maupun Organisasi Badan Hukum (OBH) yang terverifikasi di Kemenhukam,” bebernya.

“Saya yakin dengan Sosialiasi Perda ini kita bisa mengetahui mekanisme bagaimana dalam membela diri melalui bantuan hukum. Semoga ini bermanfaat bermanfaat bagi warga Kota Makassar. Janganki takut melapor. Kalau takutki ke Pemkot, langsung maki ke DPRD Kota Makassar,” kunci Ketua DPC Demokrat Makassar ini.

Wakil Ketua Ombusdman Kota Makassar, Muh Irwan mengungkapkan, kehadiran Perda nomor 7 tahun 2015 ini sebagai alat  bagi masyarakat untuk melakukan pembelaan bilamana terdapat terdeskriminasi hukum bagi warga yang tidak mampu.

“Kehadiran Perda ini untuk memberikan jaminan kesetaraan dan persamaan keadilan terhadap masyarakat atas pemerintah. Olehnya itu, bapak dan ibu harus mengetahui betul bagaimana mekanisme dan teknis Perda ini,” kata Irwan dalam pemaparannya.

Irwan menambahkan, Perda ini dikeluarkan untuk memberi petunjuk teknis kepada Pemda bagaimana mekanisme teknisnya kepada OBH walaupun tetap harus koordinasi dengan Kemenhukam Sulsel.

“Bagaimana masyarakat mengakses?. Bapak/ibu bisa langsung datang ke Pemkot bagian Hukum dan HAM, DPRD Makassar dengan membawa kartu identitas. Selain itu, dapat memberikan penjelasan secara singkat kronologi dan memberikan surat keterangan tidak mampu dari lurah,” ungkap Irwan.

Sementara, Kabag Hukum dan HAM Kota Makassar, Hari mengatakan, seyogianya pemerintah harus melayani. Hukum tidak boleh ada lagi kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke bawah.

“Hadirnya pemerintahan sebagai jembatan untuk melayani masyarakat, termasuk hukum. Perda ini untuk melegitimasi masyarakat agar mudah menyampaikan keluhannya ataupun laporannya,” tandas Hari. (andi)

Pos terkait