INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menetapkan jadwal debat kandidat kedua Pemilihan wali kota dan wakil wakil wali Makassar pada Selasa (24/11/2020) di Jakarta Pusat.
“Debat Publik tahap kedua Pilwali Makassar 2020 akan dilaksanakan tanggal (24/11/2020),” ungkap Komisioner KPU Makassar Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Pendidikan Pemilih, Endang Sari, kepada awak media, Kamis (20/11/2020) malam.
Lebih lanjut Endang mengatakan, ada sederet alasan yang melatarbelakangi lahirnya kesepakatan penetapan waktu debat di tanggal (24/11/2020) mendatang.
Alasan rentang waktu dan persiapan menuju debat ketiga, serta pengambilan waktu di luar hari libur dinilai memiliki efek yang positif dalam mensukseskan berlangsungnya debat kedua ini.
“Yang pertama karena kita mempertimbangkan jarak dari debat kedua menuju debat ketiga. Kan jaraknya 10 hari. Jadi kita pikir itu cukup untuk melakukan persiapan,” jelas Endang.
“Kita juga punya sederet tahapan yang harus dilaksanakan. Itulah salah satu alasan juga debat digelar pada tanggal (24/11/2020) mendatang,” lanjut Endang.
Sementara pemilihan waktu di hari Selasa dinilai bisa meminimalisir hal-hal negatif, seperti potensi kerumunan massa dan antusias nonton bareng di tempat-tempat tertentu.
“Kita sengaja ambil hari kerja supaya masyarakat tidak terlalu masif merencanakan nonton bareng. Setidaknya, waktu di luar hari libur bisa sedikit menghindarkan masyarakat dari kerumunan.”
“Meskipun debatnya di malam hari, tapi kan kalau hari kerja biasanya masyarakat lelah setelah beraktivitas seharian dengan pekerjaannya. Makanya kita juga imbau mereka agar nonton bareng di rumah saja,” jelas Endang.
Sementara terkait sejumlah catatan yang diberikannoleh sejumlah paslon, KPU Makassar mengaku sudah mengantisipasi hal tersebut dan siap melaksanakan apa yang menjadi catatan masing-masing paslon.
“Kita sudah baca soal catatan evaluasi paslon. Terkait keamanan, kita sudah komunikasikan dengan Polda Metro Jaya. Kita lakukan pengamanan berlapis. Kita juga akan imbau paslon untuk tidak membawa pendukung ke lokasi debat. Kita akan lampirkan di surat indangan nanti.”
“Sementara untuk teknis dan durasi, kita juga sudah sepakat menambah durasi menjawab untuk masing-masing paslon. Jadi waktu menjawabnya lebih bayak dibanding debat perdana,” beber Endang.
Sebelumnya, KPU Kota Makassar dalam keputusannya menggelar debat kedua di luar Makassar mendapat sorotan dari berbagai pihak, mulai dari kalangan politisi, Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) maupun masyarakat umum.
“KPU Makassar ini saya lihat sudah tidak berpikir lagi. Entah apa yang merasukinya. Jelas debat pertama di Jakarta tidak bisa dijamin keamanannya dan kondisi pandemi di jakarta jauh lebih rawan dari pada Makassar,” kata Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak belum lama ini.
Menurutnya, keputusan ini dianggap mengabaikan hak konstitusional warga Makassar untuk mengenali lebih dekat para kandidat. Debat lewat media di Jakarta semakin menutup peluang warga Makassar untuk menggali betul visi dan misi serta track record para kandidat.
“Padahal ini yang subtansial dari proses debat. Tidak sekadar tampil di media dan memaparkan visi misi. Orang mau menilai apa riwayat dan kualitas kepemimpinan sang kandidat, sikap amanah dan kemampuan konsistensi dia mengawal janji-janji politi.”
“Kejadian penikaman pada debat pertama kemarin sangat mencoreng apresiasi baik daerah lain terhadap Makassar dan bahkan sudah kategori mengganggu ketentraman orang-orang di Jakarta. Kalau kejadian yang sama terulang pada debat ke 2 ini maka menurut saya lebih baik KPU pusat meninjau posisi para anggota KPU Kota Makassar karena ini semakin memperlihatkan level kualitasnya dimana,” tandasnya. (andi)
