INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar masih butuh tambahan porsenel. Akibatnya, jumlah tersebut belum bisa mengatasi seluruh titik rawan macet di Kota Makassar.
“Personel kita sekarang ada 267 orang, itu memang masih kurang. Jadi kalau ditambah paling tidak 100 petugas, itu bisa mengcover semua ruae jalan,” paparKepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said.
Kebutuhan personel, kata dia, sebenarnya sudah diusulkan sejak lama. Hanya saja, lantaran keterbatasan anggaran usulan itu tidak pernah terealisasi. Sehingga pihaknya hanya bisa memaksimalkan personel yang ada saat ini.
“Kita memang butuh (penambahan personel), hanya saja karena keterbatasan keuangan daerah makanya belum terpenuhi. Jadi yang ada kita turunkan di titik-titik rawan macet, seperti di Hertasning, Pasar Antang, dan beberapa titik rawan yang lain,” jelas dia.
Mario tak menampik sejumlah ruas jalan di Kota Makassar terlebih u-turn saat ini masih banyak yang dikuasai pak ogah. Meski belum ada regulasi yang mengatur, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar telah berkolaborasi turun ke jalan menertibkan pak ogah.
Hanya saja kendalanya, Pemkot Makassar tidak memiliki tempat untuk menampung mereka yang terjaring.
“Sudah ada tim dibentuk provinsi, yang dikoordinasi Satpol PP Provinsi. Tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya. Tapi kita sudah beberapa kali turun ke jalan. Kendalanya sekarang kalau ini diamankan mau dikemanakan,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli menuturkan, bahwa kinerja Dishub Makassar saat ini sudah cukup baik, hanya saja masih perlu penambahan personel untuk menunjang kerja-kerja di lapangan.
“Saya lihat Dishub sudah bekerja maksimal. Hanya memang volume kendaraan yang masuk sangat luar biasa,” ujar Acil sapaa akrabnya, Rabu (26/5/2021) kemarin.
Jelasnya Acil, ekurangan jumlah personel Dishub Makassar bisa terlihat saat momen ramadan yang lalu. Semua pusat perbelanjaan dipadati pengunjung. Bahkan ada beberapa titik yang belum tersentuh oleh petugas.
“Padahal pada momentum ini semua titik perlu ada petugas yang standby karena potensi kepadatan kendaraan itu besar. Apalagi dengan adanya larangan mudik,” ucap dia.
Sebelumnya, Pemkot Makassar mendapat suntikan Dana Insentif Daerah (DID) Rp12 miliar untuk pembangunan lingkungan pondok sosial (liposus). Namun lantaran terkendala lahan, anggaran tersebut dikembalikan ke pemerintah pusat. (andi)
