INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Guna menyelamatkan aset daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta kepada Pemerintah kota (Pemkot) Makassar untuk membuat skala prioritas.
Diketahui, saat ini ada sejumlah aset yang diambil alih dan dikuasi oleh pihak ketiga, seperti halnya blok B Pasar Sentral, GMTD, ruko jalan Urip Sumoharjo, dan sejumlah aset lainnya sudah beralih tangan.
Hal ini dinilai sebagai kelengahan pemkot Makassar dalam mengelola aset. Sehingga, pihak DPRD mendorong pemerintah untuk segera membuatkan sertifikat dan atau alas hak terkait aset yang masih dikuasai.
“Ini kan kelengahan. Soal aset daerah itu sebenarnya bisa dikuasai dan dikelola sepenuhnya sama Pemkot. Makanya kita mendorong agar pihak Badan Pertanahan untuk segera membuatkan sertifikat,” ujar anggota Komisi A DPRD kota Makassar, Kasrudi saat dikonfirmasi, Rabu (24/3/2021).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, pihak DPRD kota Makassar siap menggelontorkan anggaran tersebut.
“Kalau pemkot butuh anggaran untuk pembuatan sertifikat, ya silakan datang ke kami. Nanti kita anggarkan. Ini juga sudah kami sampaikan di rapat monitoring evaluasi bersama Pertanahan beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Meski demikian, Kasrudi mengakui anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
“Memang anggarannya besar. Makanya kita tidak bisa sekaligus buatkan semua sertifikatnya, karena kan asetnya masih banyak ini. Nah itulah kita minta Pemkot untuk buat skala prioritas. Supaya kita bisa lihat, mana yang urgent, mana yang mendesak, mana yang harus segera diselamatkan,” tutupnya.
Sementara Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyatakan kekesalannya terkait peralihan aset tersebut. Ia menyayangkan adanya sejumlah aset yang harus hilang dan dikuasai pihak ketiga.
Diketahui, peralihan aset ini terjadi di era pemerintahan sejumlah penjabat (Pj) Walikota. Sehingga, Danny mengaku bakal melakukan evaluasi atas kinerja beberapa SKPD yang dinilai ceroboh.
“Kita sangat sayangkan ini. Indikasinya, jelas ada campur tangan orang dalam. Tidak mungkin irang luar bisa berbuat leluasa kalau tidak ada dukungan dari orang dalam,” ujar Danny belum lama ini. (andi)
