Setelah menerima aspirasi para ketua RT/RW dan LPM ini selanjutnya DPRD Kota Makassar akan menyurat ke Walikota Makassar.
“Kami akan merekomendasikan ini kepada Walikota untuk tidak melaksanakan rencana penonaktifan RT/RW dan LPM. Sebab ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ingat, kami bukan mencampuri tapi kegaduhan ini sangat berkaitan erat dengan fungsi legislatif yakni pengawasan,” kata ARA.
Tetap Kompak Setelah Pemilihan
Untuk diketahui 4.981 ketua RT dan 988 ketua RW dari 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar dipilih melalui pemilihan langsung secara serentak pada 26 Februari 2017. Tata cara pemilihan persis dengan pemungutan suara pada Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Saat penghitungan suara dilakukan disaksiksan pejabat Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Danny Pomanto sempat meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS di beberapa kecamatan. Saat itu ia mengakui pemilihan Ketua RT-RW yang dilakukan serentak di 15 kecamatan ini merupakan pesta demokrasi yang tidak kalah meriahnya dengan pesta demokrasi di Pilkada DKI yang saat itu baru saja dilaksanakan.
‘’Ini merupakan ajang pendidikan demokrasi bagi warga Makassar. Para calon ytang tidak terpilih tetap membangun komitmen bersama dan tetap kompak setelah pemilihan,” kata Danny kala itu.(riel)
