Dipecat, Ketua RT/RW Akan Pidanakan Walikota Makassar

Puluhan RT/RW dari berbagai kelurahan di Makassar sepakat akan menggugat Walikota Makassar.(FOTO: RYAN F)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Ketua RT/RW yang baru saja dipecat, menebar ancaman. Mereka akan menggugat ke PTUN. Juga akan mempidanakan Walikota Makassar.

”Gugatannya akan kami daftar ke PTUN minggu ini. termasuk akan mempidanakan Walikota Makassar ke Polda Sulsel.”

Bacaan Lainnya

Penegasan itu disampaikan para ketua RT/RW ini usai menggelar rapat di salah satu warung kopi (Warkop) di bilangan Jl. Urip Sumiharjo, Senin (15/3/2022) malam. Jalur hukum akan dilakukan karena dinilai keputusan walikota Makassar diduga telah melawan hukum menyusul pemecatan yang dilakukan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada 1 Maret 2022.

‘’Apa yang dilakukan oleh Walikota Makassar adalah tindakan melawan hukum. Oleh karena itu mewakili teman-teman Ketua RT/RW yang dipecat sepakat akan menmpuh jalur hukum,’’ tegas Udin Basar, salah satu ketua RW di Kecamatan Bontoala.

‘’Kami sudah menunjuk pengacara. Insya Allah dalam waktu dekat gugatan kami ke PTUN segera didaftar. Setelah itu kami akan melaporkan Walikota Makassar secara pidana,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan Machmud. Ketua RT 002, RW 002, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala ini mengaku kaget tibhmud a-tiba diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Macmud bahkan sudah menyurati walikota. Dalam suratnya tertanggal 14 maret 2022, warga Jl. Kandea ini mengaku keberatan dengan terbitnya keputusan walikota Makassar No : 1254/149.1.2/tahun 2022 tentang penetapan pejabat ketua RT/RW.

‘’Saya Ketua RT yang dipilih oleh masyarakat dan  di-SK-kan oleh Lurah Baraya tertanggal 24 Maret 2017. Saya masih legal menjabat sampai 23 Maret 2022,” tegas Macmud.

Baik Machmud maupun seluruh ketua RT/RW yang hadir di salah satu warkop mengaku  tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terkait pergantian jabatan.

‘’Tadinya saya tidak percaya. Tapi setelah melihat SK walikota Makassar No : 1254/149.1.2/TAHUN 2022 tentang penetapan pejabat ketua RT/RW tertanggal 02 Maret 2022 yang didalam lampirannya terdapat wilayah tempat saya menjabat yang diisi oleh nama orang lain, baru saya kaget,” timpal Udin.

Para ketua RT/RW ini menilai keputusan walikota Makassar tidak memiliki legal standing terhadap pemberhentian ataupun pengangkatan ketua RT/RW.

‘’Ini terkesan sangat dipaksakan. Sebab mekanisme pengangkatan ataupun pemberhentian pejabat RT/RW tertuang secara jelas dalam peraturan walikota makassar Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 TAHUN 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW. Ini kewenangan lurah dan camat, bukan walikota,” pekik Udin.

”Kami meminta walikota membatalkan SK tersebut demi keadilan dan kepastian hukum,” timpal ketua RW lainnya.

Sebelumnya walikota Makasssar Moh Ramdhan Pomanto memecat 5.975 ketua RT/RW se kota Makassar. Danny sapaannya lalu menunjuk langsung penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para ketua RT/RW tersebut.
Kebijakan ini menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW. Aturan baru itu diteken Danny 1 Maret 2022.

“Perwali tentang RT RW kami telah tandatangani, berarti perwali lama telah selesai,” tangkis Danny dalam keterangannya lewat video yang disebar, Minggu (14/3/2022) malam.

Danny menegaskan, dengan berlakunya perwali tersebut, ketua RT/RW terpilih dinyatakan berhenti. “Sambil menunggu pemilu raya RT/RW yang Insya Allah akan kita selenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya kami menunjuk Pj untuk sementara waktu,” janji Danny.

Walikota dua periode ini berharap para Pj tersebut bekerja maksimal hingga pemilu RT/RW digelar.

Untuk diketahui di Kota Makassar ada 5.975 RT/RW. Rinciannya, 4.979 RT dan 996 RW yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. (rian)

Pos terkait