INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —Pemerintah Kota Makassar bersama Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Initiative Meeting Kampanye Antikorupsi yang digelar diruang Sipakalebbi lantai ll Kantor Balaikota Makassar. Jumat (1/4/2022).
Danny mengatakan, pertemuan bersama KPK adalah bagian dari sosialisasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Tadi kita bahas monitoring centre for prevention (MCP) yang belum maksimal. Kemarin sudah naik dari 48 ke 60 sekian. Tapi mestinya nomor satu,” kata Danny.
Ia mengatakan selain membahas MCP dibahas pula tentang Survei Penilaian Integritas (SPI). “Kalau MCP itu menyangkut managerial, sedangkan SPI menyangkut pungli. Nah ini harus dibenahi semua. Betul hipotesa saya, waktu saya kampanye ada banyak kehancuran birokrat. Itu luar biasa. Dampaknya masih sampai sekarang,” ujar Danny.
Ia berjanji membenahi semuanya tahun ini. “Tahun ini kita sudah mulai. Intinya resetting belum total, karena kita baru dapat jawaban. Dukcapil baru tiga hari lalu sudah ada penetapan,” tuturnya.
Danny menjelaskan saat ini baru akan melakukan resetting, namun persoalannya lagi, ada pemeriksaan BPK. “Nah kalau ditinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan karena mau diganti. Nah itu semua yang jadi kendala,” ungkapnya.
Bersama Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini bersama BPK. “Saya punya misi visi bahwa pemerintahan yang bebas adalah indikasi korupsi. Ada tiga yang harus dipenuhi setiap pejabat. Jujur LHKPN, bebas temuan BPK dan temuan dari inspektorat,” katanya.
Walikota Makassar Danny Pomanto didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar turut menghadiri pertemuan ini. Selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Makassar juga turut hadir beserta sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemkot Makassar.(rls)
