INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali menyoroti data warga miskin yang selalu amburadul. Tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di daerah. Tidak jarang, pemutakhiran data di pusat dan daerah juga amburadul.
Dampaknya, saat pembagian bansos kepada warga menjadi terhambat. Ia mencontohkan saat pembangian bantuan warga terdampak Covid-19 beberapa waktu lalu. Ada yang tidak tercatat, malah ada juga yang salah sasaran.
‘’Tiap tahun data kemiskinan selalu bermasalah. Salah satu penyebabnya karena adanya beragam persepsi terkait kategori miskin,’’ sebut legislator tiga periode ini.
Menurut ARA, harus ada kesepahaman bersama yang mana yang dimaksud miskin. ‘’Kalau berdasarkan BPS, beda. Berdasarkan agama juga beda. Tetapi karena kita berada di Makassar, ini harus clear. Yang mana dikatakan miskin sehingga masyarakat di bawah tidak saling ribut,” tuturnya.
“Kalau memang nanti ada datanya, jangan hanya disimpan sendiri oleh Dinsos. Kalau perlu di setiap kelurahan dipasang itu data warga miskin. Jadi semua bisa menilai dan mengawasi,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini.
Selain itu ARA juga menyoroti kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang banyak dikeluhkan warga. Ia meminta Dinas Sosial (Dinsos) tegas melakukan pengawasan.
‘’Saya banyak dapat keluhan warga. Banyak petugas TKSK yang bekerja asal-asalan. Karena itu saya minta Kepala Dinsos untuk lebih tegas memperhatikan hal ini,’’ cetus ARA.
