Stabilitas Harga dan Bahan Pokok untuk HBKN, Appi : Makassar Tergantung Daerah Pemasok

Walikota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (6/3/2025).

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (6/3/2025).

Pertemuan ini digelar untuk memastikan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pada momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah antara daerah penghasil dan daerah konsumen.

Bacaan Lainnya

‘’Kerja sama ini diharapkan mampu memperlancar distribusi, menjaga pasokan, dan menekan potensi lonjakan harga selama periode hari besar keagamaan,” ujarnya.

Appi, sapaannya, menyebut Makassar sangat bergantung dari daerah penghasil. Dia meminta dukungan dari Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar untuk memperkuat pasokan bahan pokok ke Makassar sebagai daerah penghasil.

”Sebagai daerah dengan permintaan tinggi, Makassar sangat bergantung pada distribusi bahan pangan dari wilayah sekitarnya,” katanya.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai. Cabai kerap mengalami fluktuasi harga. Munafri melihat kondisi ini sebagai peluang bagi daerah tetangga dengan lahan pertanian luas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Makassar.

“Cabai ini persoalan umum. Jadi opportunity bagi tetangga kami yang punya lahan pertanian besar seperti Gowa, Maros, Takalar sebagai  pemasok ke Makassar. Kami tidak punya pasar induk untuk mengontrol harga,” jelasnya.

Untuk menekan laju inflasi, Pemkot Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit. “Tahun ini Makassar akan fokus pola pengembangan pertanian lahan sempit. Minimal 20 persen bisa membantu menahan laju inflasi,” sebutnya.

Appi menyampaikan program pertanian perkotaan ini akan terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan.

Pertemuan ini juga diikuti Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, Kepala Daerah se-Sulsel, Ketua Harian TPID Sulsel, dan Kepala perwakilan BI Sulsel.(*)

Pos terkait