INFOSULSEL.COM, MAKASSAR–Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta Pemkot Makassar untuk menaikkan tunjangan tenaga kontrak atau honorer.
Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan tunjangan yang diterima oleh seluruh tenaga honorer saat ini sudah tidak layak. Sehingga itu, Pemerintah Kota Makassar harus menambah.
“Jika saat ini honor tenaga kontrak sebesar Rp550.000 perbulan, maka kedepannya pada pembahasan APDP Pokok 2018 sudah bisa dinaikkan menjadi Rp1.500.000,” kata Adi di Gedung DPRD Makassar, Kamis (12/10).
Menurut ARA, untuk ukuran gaji atau tunjangan sebesar Rp550.000 perbulan sangat tidak layak, disamping itu untuk UMK Makassar sudah mencapai Rp2,4 juta. Sehingga itu, Pemkot Makassar sudah harus memberikan tunjangan yang layak.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini juga menilai banyak tenaga honor yang porsi kerjanya jauh lebih besar daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara pendapatannya sangat miris. Olehnya itu, dia meminta agar ada keseimbangan, apalagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar saat ini sudah mencapai Rp1,3 triliun.
“Honor sebesar Rp550.000 ini hanya buat sewa angkot, sementara mereka juga perlu biaya lain,” sebutnya.
Minimnya honor bagi tenaga kontrak ini juga disebut dapat mempengaruhi kinerja, termasuk dapat menimbulkan malladministrasi, seperti pungutan liar dan sebagainya.
“Saya harap walikota peduli soal ini. Sudah terlalu lama gaji honorer serendah itu.
Saya yakin Pak Danny bisa mencermati dan serius soal ini . Sebagai koordinator banggar saya akan kawal ini dan melihat niat baik Pemkot. Saya banyak mendengar kadang tenaga honorer lebih banyak pekerjaan yang bebankan dibanding PNS walaupun tidak semua,” ungkap ARA.
Penulis : Herman
Editor : Anwar
