Dewan Akan Bentuk Tim Khusus Evaluasi Kinerja Honorer

Rey Suryadi Arsyad.(FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar memutuskan akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota  (Pemkot) Makassar. Keputusan tersebut diambil setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A, Senin (1/2/2021).

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan  DPRD Kota Makassar,  Azwar mengatakan pembentukan tim khusus tersebut penting. Alasannya,  karena adanya kecurigaan tenaga honorer  fiktif yang tidak produktif. Ini menyebabkan kebocoran anggaran. “Keputusannya akan ada tim yang kita bentuk mereviu kembali semua tenaga honorer,” ucapnya.

Bacaan Lainnya

Legislator PKS ini mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk tenaga honorer cukup besar. Dari 8.449 tenaga honorer, anggaran yang harus digelontorkan Pemkot Makassar  untuk gaji mencapai Rp12 milliar. Rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif.

“Ini sebenarnya bagus. Kita support karena cukup membantu kerja-kerja pemerintahan. Tapi jangan sampai juga ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu. Ada yang permainkan jumlahnya. Seperti yang pernah ditemukan inspektorat dulu,” lanjutnya.

DPRD Makassar  juga telah mendapatkan kabar rencana pengurangan jumlah tenaga honorer. Meski data berisi nama yang akan dipangkas belum dikantongi. “Yang jelas kita minta data. Kita mau tinjau kembali yang di-SK kan itu siapa-siapa yang benar ada dan tidak,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Makassar Rey Suryadi Arsyad mengatakan upaya ini akan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tenaga kontrak yang kompeten.

“Ada rencana tenga kontrak akan dikurangi sesuai evaluasi yang didapatkan Pemkot. Ini akan menjadi indikator kita ke depan untuk menentukan potensi penempatan orang-orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Menurutnya sistem kerja tenaga kontrak di Kota Makassar masih tidak sehat. Banyaknya jumlah tenaga honorer tidak berimbang dengan kinerja mereka. Hal ini dinilai tidak efisien, baik untuk kesejahteraan tenaga honorer sendiri maupun APBD Kota Makassar.
’’Upaya ini juga meminimalisir kebocoran kan. Inikan banyak yang fiktif, uangnya lari ke mana,” katanya.(riel)

Pos terkait