INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – DPRD kota Makassar dipimpin ketuanya, Farouk M Beta menggelar Rapat Paripurna. Rapat Paripurna kali ini mendengar Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Penjelasan Walikota Makassar Sebagai Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, Selasa (14/11/2017).
Rapat Paripurna ke 7 ini dihadiri Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota, Syamsu Rijal serta seluruh fraksi.
Fraksi PPP meminta penjelasan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar Rp. 1,15 Milyar lebih jika dilihat dari pos penerimaan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp. 129,03 Milyar lebih atau sekitar 46,41 %. serta terkait dengan pelayanan air bersih di beberapa daerah dalam wilayah kota Makassar masih banyak warga yang belum menikmati.
Sementara Fraksi PKS menyatakan catatan yang harus menjadi perhatian terkait persoalan tertundanya penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan.
“Masalah ini sangat serius karena menyangkut kebutuhan dasar warga masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Makassar,” kata juru bicara PKS, Haslinda Wahab.
Sementara juru bicara Praksi Partai Demokrat, H. Arifuddin Daeng Kulle, menyoal orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Untuk itu Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di banding kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Arifin.
Lain halnya dengan Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya, H. Saharuddin Said, SE partai berlambang pohon beringin rindang ini menyoroti angka kemiskinan semakin meningkat dibanding dengan situasi dan kondisi pada tahun 2015 dan 2016.
“Peningkatan angka kemiskinan tersebut harus dicari sebabnya. Lalu kemudian diupayakan penanganannya secara terintegrasi. Harus melibatkan berbagai SKPD terkait dan aktor lainnya,” Tega Saharuddin Said.
“Hal ini menurut kami cukup serius, terlebih lagi menghadapi potensi terjadinya krisis ekonomi yang juga berpotensi meningkatkan angka penduduk miskin,” katanya.
Rapat Paripurna tentang jawaban Walikota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar akan dilanjutkan Rabu (15/11/2017) besok.
Penulis : Desy
Editor : Aril
