Djusman AR Ingatkan Rp 60 M Dana di KPU Makassar Rawan Dikorupsi

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Aktivis penggiat anti korupsi di Makassar mengingatkan kepada Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) kota Makassar untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran di Pilkada kota Makassar.

Warning ini disampaikan kepada penyelenggara pemilu itu karena Rp 60 Miliar uang rakyat yang dikelola Syarief Amir dkk di KPU Makassar rawan dikorupsi.

Bacaan Lainnya
‘’Dana di KPU itu memang rawan korupsi. Salah satu posisi potensinya bila terjadi perubahan schedul tahapan.  Mau tidak mau akan berimplikasi pada besaran jumlah penggunaan anggaran,” jelas Koordinator Forum Komunilasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, Rabu (2/5/2018).

Koordinator lembaga anti korupsi yang mengkoordinir 43 lembaga ini memberi contoh anggaran untuk debat kandidat di Pilkada Makassar, misalnya.

‘’Debat kandidat diagendakan minimal dua kali. Namun boleh jadi nanti hanya akan digelar satu kali. Nah di situ rawan dimainkan pertanggungjawaban anggarannya. Pokoknya,  banyak ruang, dan potensinya untuk itu,” ungkap Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel, ini.

Karena itu tokoh anti korupsi dari tanah Bugis yang pernah menerima penghargaan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel ini mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu untuk tidak bermain-main dalam pengelolaan anggaran.

‘’Ini warning buat KPU. Mereka harus berhati-hati dan cermat dalam penggunaan anggaran. Saya ingatkan seluruh lembaga anti korupsi di Makasar sudah berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan anggaran di KPU. Kecuali kalau mereka mau mendekam di hotel prodeo, silahkan saja,” tegas Djusman.

Badan Pekerja Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulsel, ini menjelaskan setiap anggaran sudah terdata sesuai dengan tahapan Pilkada. Namun pada faktanya, sebut Djusman,  telah terjadi kegiatan diluar agenda.

Ia menyebut selain debat, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang menurutnya sangat minim dilakukan. Sementara saat ini telah masuk pada tahapan pembuatan lembar surat suara.

‘’Saat ini  tim kami telah melakukan investigasi. Kami tidak akan tinggal diam jika menemukan indikasi korupsi. Siapapun akan kami giring ke ranah hukum.  Itu sudah komitmen kami. Karena itu saya minta KPU untuk berhati-hati menggunakan anggaran,”  tegas orang dekat mantan Ketua KPK Abraham Samad ini.

Menurut Djusman, Rp 60 miliar tentu adalah angka yang sangat besar. Apalagi jika secara sederhana dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.  Karenanya kata dia, publik perlu tahu dana sebesar itu digunakan untuk apa saja.

“Masyarakat harus tahu peruntukkannya buat apa saja dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Bagaimana signifikansinya dalam menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Makassar,” katanya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, katanya wajar dimunculkan mengingat salah satu prinsip  penyelenggaraan Pilkada adalah efektif dan efisien. “Maka anggaran Pilkada pun wajib mencerminkan prinsip tersebut,”  sebut Djusman.

Meski demikian, ia mengingatkan kepada penyelenggara bahwa keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas anggaran Pilkada adalah mutlak. Hal itu sesuai dengan prinsip efektif dan efisien Pilkada.

Untuk diketahui Pilkada serentak 2018 di 12 kabupaten-kota di Sulsel plus Pilgub menelan biaya Rp 967 miliar. Dananya  bersumber dari APBD TA 2017 dan 2018.  Makassar mendapat alokasi terbesar yakni Rp 60 M. Terkecil Parepare, Rp 16 M. Tapi ini belum termasuk dana sharing .

Untuk penyelenggaraan Pilgub Sulsel, KPU Sulsel mengelola Rp 456,4 M. Ini sudah termasuk dana sharing Rp 65 M yang akan dibagi ke 12 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2018.

Kemudian, 12 kabupaten/kota lainnya yang tak menggelar Pilkada namun hanya mengikuti Pilgub kebagian Rp 256 M. SisanyaRp 135,4 M dikelola KPU Provinsi untuk biaya pengadaan logistik, bimtek, sosialisasi dan sebagainya.

Sementara dana yang dikelola Bawaslu Sulsel, Rp 141,9 M. Anggaran hibah tersebut berasal dari APBD Sulsel yang ditalangi bersama pemerintah daerah 12 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak.

“Dana ini untuk biayai operasional Bawaslu pada Pilgub dan kepala daerah, seperti biaya tenaga pengawas dan sosialisasi,” jelas Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi belum lama ini.

Bawaslu Sulsel juga menggelontorkan dana sharing ke Bawaslu ke 12 daerah yang menggelar Pilkada sebesar Rp 128,9 M. Sisanya Rp 13 M dikelola di provinsi.

Ini rincian anggaran Pilkada Serentak 2018 di Sulsel :

KPU Sulsel (untuk Pilgub, termasuk dana sharing): Rp 456,4 miliar
Bawaslu Sulsel (termasuk dana sharing): Rp 141,9 miliar

Anggaran Pilkada kabupaten/kota:
1) Makassar: Rp 60 miliar
2) Sinjai: Rp 22,5 miliar
3) Bone: Rp 57 miliar
4) Wajo: Rp 42,9 miliar
5) Bantaeng: Rp 18,9 miliar
6) Sidrap: Rp 25 miliar
7) Palopo: Rp 19,4 miliar
8) Jeneponto: Rp 25 miliar
9) Parepare: Rp 16 miliar
10) Luwu: Rp 35 miliar
11) Pinrang: Rp 28,6 miliar
12) Enrekang: Rp 18,9 miliar

TOTAL: Rp 967 miliar

 

Penulis : Asri Syahril

Pos terkait