INFOSULSEL.COM,MAKASSAR | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp224 miliar.
Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di ruang rapat pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023. Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.
“Sulsel juara satu NPHD dari 38 provinsi di Indonesia. Baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara. Tahun depan harus Pemilu,” kata Bahtiar Baharuddin.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.
“Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu. Kita mau menunjukkan kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Kalau dana Pilgub tidak tersedia, tahun depan tidak terjadi Pilkada, demokrasi transisi.Masa Pj terus,” ungkap Bahtiar.
Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan, Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah.
Ia mengatakan dari Rp224 miliar, KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Ini diestimasikan untuk 4 pasangan calon. “Rp150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, menyebutkan, Bawaslu Sulsel kebagian Rp69 miliar lebih. Menurutnya, angka tersebut sudah pas. Tidak ada perubahan. Karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis. Lebih kepada penguatan partisipasi pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan harapan, semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut.(*)
