Komisioner Pernah Disanksi oleh DKPP ,1 Dipecat
INFOSULSEL.COM,MAKASAR — Lembaga Lembaga Pemantau Independen Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda PancasilaSulawesi Selatan (MPW PP Sulsel) menemukan banyak terjadi dugaan manipulasi data dalam Pilkada Makassar 2018 yang dilakukan oleh KPU kota Makassar.
Dari hasil rekapapitulasi suara di sejumlah TPS awalnya kotak kosong dinyatakan menang di angka 53,53 persen. Sementara paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi hanya mampu unggul di angka 46,47 persen.
Namun tiba-tiba angka hasil perhitungan suara disejumlah TPS yang dilakukan oleh KPU kota Makassar berubah drastis. Kemenangan justeru berbalik kepada paslon nomor 1.
‘’Dari penghitungan suara pada form C2 Plano di masing-masing kecamatan berdasarkan real count, Kotak Kosong dinyatakan menang, bukan pasangan Munafri-Arifuddin. Tapi, tiba-tiba ini berubah. Faktanya, kami temukan banyak perolehan suara yang tidak sesuai dengan C2 plano yang sesunggunya,” ungkap Bidang Data Tim IT MPW PP Sulsel, Faisal pada jumpa media di salah satu hotel di Makassar, Jumat (29/6/2018) malam.
Ia mencontohkan pada TPS 10 Kelurahan Pabaeng-baeng di Kecamatan Tamalate. Paslon Appi-Cicu hanya meraih suara 101, sementara kotak kosong 108. Tapi ketika dihitung cepat oleh KPU Makassar, jumlah suara paslon Appi-Cicu bertambah menjadi 209 suara dan kotak kosong 0 suara.
“Hal-hal seperti ini yang banyak kami temukan,” ujar Faisal.
Akan halnya data yang masuk ke Lembaga Independen, pasangan Munafri-Andi meraih suara 242.480 atau 46,47 persen dan Kotak Kosong 279.332 atau 53,53 persen. Total suara 537.554 atau 92 persen. Sementara suara tidak sah, 15.742 dari 2.461 TPS di Makassar.
Faisal menyebut, apa yang dilakukan oleh KPU Makassar adalah merupakan pelanggaran. Ia mengklaim lembaga pemantau MPW PP juga memiliki bukti foto dan video saat penghitungan suara di TPS.
“Semua data yang kami dapat berasal dari tim kami yang berada di 2.461 TPS yang ada di Makassar. Bukti kami sangat jelas ada foto dan rekaman video C2 plano yang ditandatangani oleh petugas KPPS,” jelas Faisal.
Sekretaris PP Kota Makassar, Roel menyebutkan ada 3.000 orang kader PP melakukan pemantauan di 2.666 TPS yang ada di Makassar. Mereka mendokumentasikan setiap TPS.
“Bukti pelanggaran berupa foto dan video akan kami serahkan ke Panwas,” katanya.
Wakil Ketua MPW PP Sulsel, Adi Rasyid Ali mengaku mendapat informasi rencana KPU Makassar melakukan manipulasi data penghitungan suara. Ia mengeaskan, padahal quick qount atau hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei lokal dan nasional klop dengan hitungan yang dilakukan oleh lembaga pemantau Pemuda Pancasila.
Oleh karena itu ARA, sapaan politisi Partai Demorat ini berharap penyelenggara pemilu dan penegak hukum berbanding tegak lurus.
“Kalau tidak, maka Pilkada kota Makassar ini akan menjadi carut-marut,” cetus ARA yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kota Makassar ini.
ARA yang juga Wakil Ketua DPRD kota Makassar ini kembali menegaskan, pihaknya telah merekam seluruh jumlah suara pada C2 plano. Karena itu ia kembali mengingatkan KPU untuk tidak bebermain-main soal Pilkada Makassar ini.
Ketua Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Sulsel ini juga mempertanyakan server KPU Makassar yang bermasalah dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Ia membandingkan dengan KPU Jawa Timur dan Jawa Barat. Puluhan juta suara dengan puluhan kabupaten yang mengirim data, tapi servernya aman-aman saja. Begitu juga dengan KPU Sulsel, enak di akses.
‘’Punya KPU Makassar, berbanding terbalik. Tiba-tiba servernya bermasalah. Ada apa ini KPU Makassar. Koq tiba-tiba servernya down. Sementara di KPU lain di Indonesia dengan mudahnya diakses oleh masyarakat,” tanya ARA.
Kejadian aneh yang terjadi saat proses rekapitulasi suara tahun-tahun sebelumnya pada Pilkada, Pileg atau Pilpres memang sering terjadi. Termasuk tiba-tiba downya server KPU. Ini menjadi sebuah fenomena unik.
Sejumlah politisi yang pernah melakukan permainan curang tersebut mengakui hal itu dilakukan untuk memenuhi ambisi kelompok tertentu dengan cara-cara kotor.
‘’Yang sering terjadi itu tiba-tiba lampu padam. Belakangan, karena teknologi makin canggih, tiba-tiba disertai server down,” kata politisi yang tak mau disebut namanya itu sembari tersenyum geli.
Menurutnya, cara-cara kotor seperti itu sudah lama terjadi. Ini dilakukan oleh kelompok tertentu yang punya ambisi besar memenangkan pemilu bekerja sama dengan KPU.
Untuk diketahui pada pemilu 2014 lima komisioner KPU kota Makassar pernah disanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka terbukti melanggar kode etik. Empat dari lima komisioner KPU Makassar itu masih menjabat sampai sekarang. Mereka adalah Ketua KPU Makassar Syarief Amir, Abdullah Manshur, Andi Shaifuddin, dan Rahma Saiyed. Sementara satu komisioner lainnya, Armin sudah lebih dulu dipecat.
Penulis : Asri Syahril
