INFOSULSEL.COM, MAKASSAR –Rekaman pembicaraan antara seorang lurah perempuan yang diduga lurah di salah satu Kecamatan Makassar dengan seorang tokoh masyarakat beredar di berbagai grup WhatsApp (APP) sejak Kamis (14/3/2019) sore kemarin. Pembicaraan keduanya lewat handphone tersebut bukan pembicaraan biasa.
Dalam rekaman berdurasi 2, 22 menit itu suara perempuan tersebut mengaku diarahan untuk mencarikan suara istri Walikota Makassar, Indira Yusuf Ismail, yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRRI dan capres nomor urut 01, Jokowi.
Berikut kutipan rekaman perempuan yang diduga seorang lurah (DDL) dengan seseorang yang diduga salah satu Ketua RT (DDT).
DDL : Bagaimana sampahmu…?
DDRT : Selesimi Bu.
DDL : Oh…iya. Dibantuko Ibu haji di….?
DDRT : Kalau anu Bu, saya nda bisa. Saya sudah lama di Prabowo.
DDL : Bagaimana Indira, berapa ko mau kasi saya Jokowi?
DDRT : Nanti Bu saya lihat. Insya Allah.
DDL : Oke. Bantuma. Trus Ibu Indira bagaimana…? Ibu Wali. Ibu Wali…Itu Caleg DPRRI ku itu. Itu arahannya kita….Siapa caleg DPRRI mu…?
DDRT : Saya, Ashabul Kahfi Bu (Ketua DPW PAN Sulsel)
DDL : PAN…..Begitu di ? Nda bisa kau bantu saya…?
DDRT : Yang mana Bu….?
DDL : Itumi…nanti saya kirimkanko fotonya. Ibu Indira. Masa kau tidak tahu Ibu Wali. Kauka anu duduko bela. Mau tommako dikasi nai anumu, insentifmu. Tapi kayanya susah di situ di….?
DDRT : Bairpun saya di Jokowi, misalkan, tapi susah Bu. Karena warga semua di Prabowo. Tapi nanti saya coba teman-teman warga, siapa tahu ada yang minat satu rumah satu orang.
DDL : Berapa rumah di situ wargamu….?
DDRT : 53 rumah Bu.
DDL : 53…? Nadapatji itu kapang… Iya pale. Nda ko rekamji ini….?
Menanggapi pembicaraan dalam rekaman tersebut aktivis penggiat anti korupsi Djusman AR, angkat bicara. Ia mengaku sudah mendengar rekaman tersebut sejak Kamis (14/3/2019).
‘’Undang-undang sudah tegas mengatur, ASN harus netral. Apalagi kalau dia pejabat. Kalau ada pejabat seperti ini, ini pejabat yang takut kehilangan jabatan,” cetus Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini saat dimintai tanggapannya, Jumat (15/3/2019) dinihari.
Djusman berharap apa yang dilakukan oleh oknum lurah yang berusaha mengintimidasi masyarakat, bukan perintah langsung dari atasannya.
‘’Atasan lurah itu kan ada Camat, Sekda dan Walikota. Saya berharap ini bukan arahan dari ketiga komponen ini. Kalau salah satunya, entah itu Camat, Sekda atau Walikota mencoba mengarahkan bawahannya untuk mengintimidasi warga untuk memilih caleg dan capres tertentu, maka ini ciri pejabat pecundang,” cetus Koordinator lembaga anti korupsi yang mengkoordinir 43 lembaga ini.
Karena itu ia mendesak masalah ini harus diungkap kebenarannya. Sebab jika tidak, maka imbasnya, pemerintah, khusunya Walikota Makassar makin dicurigai tidak netral oleh masyarakat.
Lelaki yang dikenal fokal ini mengaku heran dengan sikap ketidaknetralan sejumlah pejabat di kota Makassar.
‘’Kok mereka rela melakukan apa saja tanpa memperdulikan netralitas ASN. Ada apa pejabat kita di Makassar. Kalau benar apa yang dilakukan oleh oknum lurah tersebut atas perintah atasannya ini berarti sudah terjadi penghianatan,” tegas Djusman.
Menurut Djusman, seharusnya pejabat-pejabat di Makassar membuat pencerahan kepada mayarakat.
“Bukannya malah mereka yang berbuat curang dan mengintervensi. Biarkan masyarakat memilih Caleg atau Capres sesuai hati nuraninya. Tidak perlu diarahkan, apalagi diancam soal program intensif RT/RW,” ujarnya.
Hal senda dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali. Menurut politisi yang akrab disapa ARA ini soal insentif RT dan RW bukan menjadi kewenangan Lurah atau Camat untuk menaikan atau menurunkan.
‘’Itu memang program Pemkot Makassar yang disetujui oleh DPRD Makassar. Insentif RT-RW itu bukan uangnya Lurah, Camat atau Walikota. Itu uang rakyat.,” tegas Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar ini.
ARA menegaskan kalau betul suara perempuan di rekaman pembicaraan itu adalah salah satu lurah di Kecamatan Makasar, menurutnya, sangat luar biasa.
‘’Sepertinya ada gerakan ke ASN secara truktur, sistematis dan terencana untuk mempengaruhi masyarakat,” sebut ARA.
Camat dan Lurah, menurut Ketua DPC Partai Demokrat ini tidak akan berani berbuat kalau tidak diarahkan.
“Jangan sampai ada yang mengaku lagi rekaman ini dalam rangka anti narkoba dan sudah diedit-edit,” sindir ARA.
Ia meminta agar komisi ASN harus turun tangan.
‘’Pak Wali juga saya kira sudah komitmen untuk tidak mengarahkan aparatnya dan seluruh ASN di lingkup Pemkot Makassar. Kalau itu trejadi itu berarti ASN tidak netral,” tegas ARA.
Ia meminta kepada para RT/RW se kota Makassar untuk tidak takut dengan ancaman-ancaman pejabat tertentu terkait insentif RT-RW.
Penulis : Asri Syah
