Dianggarkan Rp 10 Triliun, Kartu Pra Kerja Bakal Dilaunching

  • Whatsapp
Menteri Koodinator Perekonomian, Airlangga Hartarto

INFOSULSEL.COM, JAKARTA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pihaknya telah menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja, dengan anggaran keseluruhannya mencapai Rp10 triliun dan akan dilaunching 2-3 bulan mendatang.

“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga seperti dilansir dari situs Sekertariat Kabinet, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (12/11/2019).

Bacaan Lainnya

Sifat daripada pelatihan itu, menurut Airlangga, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan, baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta. Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut kata dia, sifat daripada kartu ini adalah many to many – multi to multi, sehingga menurutnya ini akan berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah lainnya.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.

Tak sampai disitu, Airlangga juga mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible. Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga.

Untuk titik pelatihannya, politisi Golkar ini menyebut, akan mulai dilakukan di semua Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

“Nanti dimulai di seluruh Indonesia. Di semua BLK, semua BLK pasti akan ikut, yang di kementerian, BLK semua akan ikut, kemudian ditambah yang pihak swasta,” terangnya. (**/Dir)

Pos terkait